Pernyataan Massoud Barzani, pemimpin Wilayah Kurdistan Irak, kembali memantik perdebatan panas mengenai kedaulatan Suriah. Dalam sebuah video yang beredar, Barzani disebut menyinggung kemungkinan pengerahan pasukan Peshmerga ke wilayah Qamishli untuk melindungi apa yang ia sebut sebagai “Kurdistan Barat”. Meski masih sebatas ucapan, pernyataan ini dianggap sebagai intervensi politik yang berpotensi memicu eskalasi di kawasan.
Bagi Damaskus, di bawah pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa, langkah Barzani tak bisa dianggap sepele. Meski tidak memberi efek langsung, ucapan itu memberikan dorongan moral bagi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi Kurdi untuk semakin percaya diri menghadapi pemerintah pusat. Tekanan psikologis ini dapat memaksa Damaskus melakukan konsesi lebih jauh dari yang mereka inginkan.
Sejumlah analis menilai, pernyataan Barzani tidak hanya berdampak pada hubungan Kurdi-Suriah, tetapi juga pada posisi kelompok Arab di wilayah timur laut Suriah. Suku-suku Arab di Raqqa, Deir ez-Zor, dan Hasakah merasa ancaman itu diarahkan langsung kepada mereka. Kekhawatiran semakin besar karena sejarah panjang ketegangan antara komunitas Arab dan Kurdi di kawasan tersebut. Apalagi SDF Kurdi telah menyita hak ulayat banyak suku-suku Arab di Raqqa, Deir Ezzour dan Hasakah.
Damaskus kini berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, mereka berhadapan dengan tuntutan politik SDF yang kian vokal. Di sisi lain, mereka masih harus menghadapi masalah keamanan lain, termasuk serangan Israel di Damaskus terkait Suwaida yang sempat memaksa pasukan Suriah ditarik mundur. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi Damaskus dalam mengendalikan seluruh wilayahnya.
Penarikan pasukan dari Suwaida memberi ruang bagi milisi Al Hajri untuk berkeliaran tanpa kendali. Milisi ini sempat memancing di air keruh dengan melakukan pembantaian terhadap komunitas Arab Badui. Hingga kini, ribuan warga Badui masih terkatung-katung di kamp pengungsian, belum mampu kembali ke rumah mereka yang porak-poranda akibat kekerasan tersebut. Milisi Al Hajri yang terlibat pembantaian juga tak dikenakan sanksi pidana.
Kondisi pengungsian yang berkepanjangan menambah beban sosial dan politik bagi pemerintah baru di Damaskus. Kehilangan legitimasi di mata komunitas Arab Badui bisa menambah daftar panjang ketidakpuasan terhadap otoritas pusat. Situasi ini, secara tidak langsung, menjadi keuntungan politik bagi SDF yang semakin percaya diri dalam menekan Damaskus.
Pernyataan Barzani, menurut analis Shuresh Darwish, sebenarnya lebih ditujukan untuk memberi sinyal bahwa intervensi Kurdi dari Irak hanya akan dilakukan jika komunitas Kurdi di Rojava menghadapi ancaman serius. Namun, interpretasi yang berkembang di Suriah justru melihatnya sebagai ancaman terhadap eksistensi suku-suku Arab, yang selama ini termarjinalkan oleh SDF dengan dukungan AS dkk.
Sheikh Modar Hammad al-Asaad, ketua Dewan Tertinggi Suku dan Klan Suriah, dengan tegas mengutuk pernyataan itu. Ia menyebut pernyataan yang dikaitkan dengan Barzani hanyalah propaganda untuk memecah belah rakyat Suriah. Baginya, isu pengerahan pasukan Peshmerga hanyalah manuver politik tanpa dasar yang nyata. Kurdistan di Irak saat ini merupakan daerah otonomi dengan income perkapita tertinggi bahkan lebih tinggi dari angka nasional Irak.
Wilayah SDF Kurdi juga lebih tinggi income perkapitanya dari wilayah Suriah secara keseluruhan karena mereka menguasai 70 persen ladang minyak Suriah.
Meski demikian, persepsi publik tetap menjadi faktor penting. Di tengah kondisi pasca-konflik yang rapuh, sekadar isu bisa menjadi bahan bakar bagi konflik baru. Inilah yang membuat Damaskus harus berhati-hati merespons setiap pernyataan dari aktor regional, termasuk dari Erbil.
Implikasi lain dari pernyataan Barzani adalah meningkatnya campur tangan asing di wilayah Suriah. Keberadaan pasukan Amerika Serikat di timur laut, kebijakan anti Turkiye SDF, serta manuver politik dari Kurdistan Irak, membuat kedaulatan Suriah semakin tergerus. Situasi ini memperumit jalan Damaskus menuju rekonsiliasi nasional.
Sementara itu, SDF bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi tawar mereka. Dukungan moral dari tokoh besar seperti Barzani memberi legitimasi simbolis bagi perjuangan mereka di mata komunitas Kurdi internasional. Meski tidak disertai bantuan militer langsung, efek politiknya cukup terasa.
Bagi Israel, ketegangan baru di Suriah timur laut bisa menjadi keuntungan tersendiri, khususnya dalam proyek neo kolonialime Greater Israel. Kemaren Israel membom barak militer Suriah di Latakia, akademi militer di Homs dan pangkaan udara yang sesang dibangun Turkiye di Palmyra sebeluk melancarkan serangan udara ke kantor perwakilan Palestina di Doha, Qatar.
Ketika Damaskus sibuk menghadapi desakan SDF dan kegaduhan politik akibat ucapan Barzani, perhatian mereka terhadap ancaman serangan Israel bisa berkurang. Hal ini membuka celah keamanan baru yang dapat dimanfaatkan oleh Tel Aviv.
Turki juga tak akan tinggal diam. Ancaman penguatan SDF otomatis membuat Ankara semakin waspada. Pengerahan pasukan Peshmerga Irak ke Qamishli, jika benar terjadi, akan memicu reaksi keras dari Turki yang selama ini menganggap SDF berafiliasi dengan PKK.
Dengan demikian, pernyataan Barzani bisa menjadi pemicu rantai reaksi domino di kawasan. Dari Damaskus hingga Ankara, dari suku Arab hingga komunitas Kurdi, semua merasa berkepentingan atas isu ini. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan pasca perang berkepanjangan.
Bagi warga sipil, terutama komunitas Badui yang masih terjebak di pengungsian, konflik politik ini hanya menambah penderitaan. Mereka tetap menunggu kejelasan kapan bisa kembali ke rumah, sementara Milisi Al Hajri dibiarkan kampanye program separatismenya untuk mendukung neokolonialisme Israel Raya.
Sementara itu, pemerintahan baru di Damaskus dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Jika tidak mampu mengendalikan isu ini, mereka berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyat sekaligus memperlemah posisi dalam perundingan politik, sesuatu yang diinginkan oleh milisi Druze Al Hajri, SDF Kuedi dan sisa simpatisan Bashar Al Assad yang sudah lengser.
Diplomasi dengan SDF dan suku-suku Arab menjadi jalan yang tak terhindarkan. Namun, dengan adanya tekanan eksternal dari pernyataan Barzani, diplomasi ini menjadi semakin rumit. Damaskus harus menimbang langkah dengan hati-hati agar tidak kehilangan kendali sepenuhnya.
Kawasan timur laut Suriah kini kembali menjadi titik rawan. Ancaman konflik etnis, intervensi asing, dan krisis kemanusiaan berpadu dalam satu ruang yang sama. Hal ini menegaskan bahwa proses rekonsiliasi pasca-perang Suriah masih jauh dari kata selesai.
Kesimpulannya, pernyataan Barzani memang tidak langsung mengubah peta kekuatan di Suriah. Namun, dampak politik dan moralnya tidak bisa dipandang remeh. Ia menjadi faktor baru yang memperumit posisi Damaskus, memperkuat tekanan SDF, sekaligus membuka celah intervensi asing yang semakin dalam.
Jika tidak segera dikelola dengan strategi yang matang, ucapan itu bisa menjadi percikan kecil yang menyulut konflik besar di masa depan. Damaskus kini berada di bawah tekanan ganda: menjaga kedaulatan negara sembari menenangkan keresahan rakyatnya yang terus bertambah.
