Di tengah bayang-bayang panjang konflik dan perpecahan, angin optimisme mulai berhembus dari tanah Suriah.
Pemerintahan baru di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa menunjukkan sinyal kuat untuk merekonstruksi bangsa dengan pendekatan inklusif yang melibatkan kekuatan sosial paling purba namun paling solid: suku-suku atau tribe. Dengan kebijakan baru yang lebih terbuka terhadap keberagaman identitas lokal, pemerintah Suriah mulai melihat suku bukan sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai motor pendorong ekonomi dan stabilitas sosial jangka panjang.
Langkah awal ke arah itu ditandai dengan dukungan penuh dari para tokoh suku Kurdi terhadap delegasi politik yang akan bernegosiasi dengan pemerintah di Damaskus. Delegasi ini tidak hanya membawa aspirasi politik, tetapi juga menyiratkan semangat baru untuk memperkuat peran suku sebagai entitas ekonomi yang berakar pada kebudayaan lokal, gotong royong, dan kemandirian. Hal ini mengingatkan pada sistem kibbutz di Israel, di mana komunitas kecil berbasis etnis atau kepercayaan mampu menopang produksi pertanian, manufaktur, dan pendidikan secara kolektif.
Suku-suku di Suriah, mulai dari Kurdi di timur laut, suku Baggara dan Hadidiyin di utara, hingga Mawali dan Bani Khaled di tengah dan barat, telah lama memainkan peran penting dalam menjaga struktur sosial di wilayah mereka. Di masa damai, mereka mengelola lahan, memfasilitasi perdagangan, serta menjamin keamanan internal. Namun selama perang, sebagian dari mereka terbelah dalam dukungan politik dan militer, menjadi bagian dari pasukan oposisi, loyalis, bahkan milisi independen.
Kini, dengan tensi konflik yang mulai menurun dan terbukanya ruang dialog nasional, Suriah melihat momentum strategis untuk menyatukan kekuatan suku-suku ini di bawah satu visi rekonstruksi nasional. Para tokoh suku tidak hanya dijadikan simbol rekonsiliasi, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan ekonomi berbasis lokal. Melalui model kooperatif yang menghormati adat dan struktur komunal, pemerintah berharap bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi pascaperang.
Potensi suku sebagai unit ekonomi lokal bukan tanpa dasar. Dalam praktiknya, banyak suku telah menunjukkan kapasitas swadaya, baik dalam produksi pertanian, pengelolaan air, maupun usaha kecil menengah berbasis komunitas. Dengan dukungan negara dalam bentuk akses infrastruktur, pelatihan, dan insentif fiskal, kekuatan ini bisa diubah menjadi jaringan ekonomi mikro yang menopang kestabilan nasional.
Sistem semacam ini juga bisa mengurangi beban negara yang tengah kekurangan anggaran pasca sanksi dan kehancuran infrastruktur. Jika setiap suku mampu mandiri secara ekonomi dan berkontribusi terhadap pasar domestik, maka proses pemulihan ekonomi Suriah dapat berlangsung dari bawah ke atas, menciptakan resilien yang jauh lebih kuat daripada sekadar bantuan luar negeri.
Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi berbasis suku tidak hanya menjadi solusi pragmatis, tetapi juga strategis secara geopolitik. Ia memungkinkan Suriah mengurangi ketergantungan pada bantuan negara asing, mengembalikan martabat lokal, serta mendorong model pembangunan yang sesuai dengan struktur sosial masyarakatnya yang sangat plural.
Model ini juga mampu menjembatani ketegangan antara pusat dan daerah. Dengan memberikan kewenangan ekonomi kepada komunitas suku, desentralisasi bisa berjalan tanpa ancaman disintegrasi. Sebaliknya, ia memperkuat loyalitas kepada negara karena suku merasa dilibatkan dan dihargai sebagai bagian penting dari rekonstruksi nasional.
Para pengamat melihat bahwa dalam sejarah Suriah, keberadaan suku sering dipolitisasi atau dimobilisasi untuk tujuan militer. Namun era baru Suriah menunjukkan transformasi penting: dari suku sebagai alat kekuasaan menjadi mitra pembangunan. Ini adalah perubahan paradigma yang membawa harapan baru bagi stabilitas jangka panjang Suriah.
Langkah konkret pemerintah untuk mengundang perwakilan suku dalam penyusunan kebijakan nasional adalah bukti nyata pendekatan partisipatif. Mereka kini tidak hanya dilibatkan dalam urusan keamanan, tetapi juga perencanaan ekonomi, distribusi lahan, dan bahkan perumusan kurikulum pendidikan lokal berbasis kearifan tradisional.
Di sisi lain, komunitas internasional juga mulai mencermati pendekatan ini sebagai model hybrid antara modernitas dan tradisi. Beberapa lembaga pembangunan mulai menjajaki kerja sama dengan koperasi suku dalam bidang pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau pemerintah pusat.
Pemerintah Suriah menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan hambatan. Dengan merangkul semua entitas sosial, termasuk suku-suku yang dulunya terlibat konflik, pemerintah ingin menciptakan harmoni nasional yang berbasis pada keadilan dan pemerataan ekonomi. Ini merupakan jawaban atas krisis panjang yang telah merusak jaringan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara.
Optimisme juga tumbuh di kalangan generasi muda suku. Mereka mulai melihat masa depan yang lebih cerah dengan keterlibatan dalam program-program ekonomi komunitas. Banyak di antara mereka yang mulai kembali dari pengungsian untuk membangun kampung halaman dengan semangat baru, membawa keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari luar negeri.
Tantangan tentu masih ada, mulai dari keterbatasan infrastruktur, minimnya modal awal, hingga sisa-sisa ketegangan antar suku. Namun dengan kerangka hukum yang jelas dan perlindungan dari negara, langkah maju ini bisa dijaga dan diperkuat secara berkelanjutan.
Momentum ini harus dijaga dengan kebijakan yang konsisten dan dukungan politik yang kuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua suku, termasuk yang minoritas dan tersebar di perbatasan, mendapatkan perlakuan adil serta akses setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.
Jika program ini berhasil, Suriah bisa menjadi contoh negara yang mampu bangkit dari perang saudara melalui pendekatan lokal berbasis komunitas. Ini adalah jalan panjang menuju perdamaian dan kemakmuran, namun langkah awal yang telah diambil oleh Damaskus menunjukkan arah yang benar dan menggugah harapan rakyat.
Dibuat oleh AI
