Keberadaan Afghan Fund menjadi salah satu isu paling krusial dalam lanskap ekonomi dan politik Afghanistan pasca jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada Agustus 2021. Meski rakyat Afghanistan masih menderita akibat konflik sejak era Uni Soviet dan invasi AS awal tahun 2000-an, ternyata negara-negara Barat yang tak memberikan kompensasi justru menahan kekayaan rakyat Afghanistan di luar negeri dengan berbagai alasan.
Afghan Fund dibentuk sebagai wadah penampungan sebagian cadangan devisa Bank Sentral Afghanistan yang sebelumnya tersimpan di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Dana tersebut dipisahkan dari kontrol langsung otoritas di Kabul dan ditempatkan di bawah pengawasan internasional guna mencegah penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau militer.
Sejak Taliban kembali berkuasa, akses Afghanistan terhadap sistem keuangan global terputus hampir total. Cadangan devisa yang mencapai miliaran dolar AS dibekukan, menyebabkan krisis likuiditas parah dan melemahnya mata uang Afghani. Dalam situasi inilah Afghan Fund diposisikan sebagai instrumen penyangga agar ekonomi Afghanistan tidak runtuh sepenuhnya.
Pertanyaan utama yang terus mengemuka adalah apakah dana dalam Afghan Fund dapat dicairkan suatu hari nanti. Jawabannya bergantung pada perkembangan politik dan tata kelola pemerintahan di Afghanistan, bukan semata pada kebutuhan ekonomi yang mendesak. Komunitas internasional menempatkan syarat ketat sebelum dana tersebut bisa dikembalikan ke otoritas nasional.
Salah satu prasyarat utama pencairan penuh adalah pengakuan internasional terhadap pemerintahan Afghanistan. Tanpa legitimasi politik, dana tersebut dianggap terlalu berisiko jika diserahkan langsung ke bank sentral di Kabul. Hingga kini, pengakuan itu masih jauh dari kenyataan akibat berbagai isu hak asasi manusia dan inklusivitas pemerintahan.
Meski demikian, skenario pencairan parsial tetap terbuka. Beberapa negara dan lembaga keuangan internasional mendorong model teknokratis, di mana pengelolaan moneter diserahkan kepada profesional independen yang bebas dari intervensi politik. Dalam skema ini, dana tidak masuk ke kas negara, tetapi digunakan untuk fungsi moneter terbatas.
Saat ini, Afghan Fund tidak berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau belanja negara. Dana tersebut lebih difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi minimum, khususnya dalam mencegah kejatuhan nilai mata uang Afghani yang dapat memperparah krisis kemanusiaan.
Melalui mekanisme yang sangat terbatas, dana ini membantu menopang sistem perbankan agar tetap berfungsi. Likuiditas dasar dijaga agar transaksi penting seperti impor pangan, obat-obatan, dan bahan bakar masih dapat berlangsung meski dalam skala minimal.
Selain itu, Afghan Fund juga berperan dalam memastikan bantuan kemanusiaan internasional dapat mengalir tanpa harus melewati struktur pemerintahan Taliban. Dana ini menjadi jembatan agar organisasi internasional dapat beroperasi tanpa melanggar rezim sanksi yang berlaku.
Penting dicatat bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar gaji aparat Taliban, mendanai sektor keamanan, atau membiayai agenda politik apa pun. Setiap penggunaan diawasi ketat dan dapat dihentikan sewaktu-waktu jika ditemukan pelanggaran.
Dalam jangka panjang, keberadaan Afghan Fund mencerminkan dilema besar komunitas internasional. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk mencegah kehancuran ekonomi yang akan berdampak pada jutaan warga sipil. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pelonggaran kontrol dapat memperkuat rezim yang belum memenuhi standar internasional.
Sebagian pengamat menilai Afghan Fund sebagai kompromi antara sanksi dan kemanusiaan. Dana tersebut menjadi bentuk pengakuan tidak langsung bahwa menghukum negara secara ekonomi tanpa mekanisme penyangga justru akan memperburuk penderitaan rakyat.
Namun, ada pula pandangan kritis yang menyebut bahwa dana ini berisiko terkuras secara perlahan tanpa pernah benar-benar kembali ke Afghanistan sebagai aset nasional. Jika krisis berlarut-larut, dana bisa habis untuk fungsi darurat tanpa meninggalkan fondasi pembangunan jangka panjang.
Perbandingan dengan kasus Irak dan Libya kerap muncul dalam diskusi ini. Berbeda dengan Irak pasca-2003 yang tetap terhubung dengan sistem keuangan Barat, Afghanistan berada dalam isolasi hampir total, membuat jalur pemulihan ekonomi jauh lebih sempit.
Bagi Taliban, Afghan Fund juga menjadi simbol keterbatasan kedaulatan ekonomi. Tanpa akses terhadap cadangan devisa sendiri, ruang gerak pemerintah de facto sangat terbatas, terutama dalam menstabilkan harga dan membayar impor strategis.
Sementara itu, bagi negara-negara Barat, dana ini adalah alat tekanan politik. Selama syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi, Afghan Fund akan tetap berada di luar jangkauan Kabul, sekaligus menjadi sinyal bahwa legitimasi internasional tidak bisa diperoleh tanpa perubahan nyata.
Ke depan, masa depan Afghan Fund akan sangat ditentukan oleh arah kebijakan Taliban sendiri. Setiap langkah menuju moderasi dan reformasi institusional dapat membuka peluang pencairan bertahap, meski tetap di bawah pengawasan ketat.
Jika stabilitas politik tercapai, dana tersebut berpotensi menjadi modal awal rekonstruksi ekonomi Afghanistan yang hancur akibat konflik panjang. Namun jika ketegangan terus berlanjut, Afghan Fund kemungkinan besar hanya akan menjadi alat darurat yang bertahan di tengah kebuntuan politik.
Afghan Fund bukan sekadar soal uang, melainkan cermin tekanan zalim kepada rakyat Afghanistan yang terus menderita oleh pihak hegemon yang tak bertanggung jawab. Dana ini menunjukkan bahwa di era globalisasi, kedaulatan ekonomi sangat bergantung pada legitimasi politik dan dominasi global.
Nasib dana tersebut akan menjadi indikator penting apakah Afghanistan dapat kembali terintegrasi ke dalam sistem keuangan dunia atau tetap terperangkap dalam isolasi berkepanjangan yang dirancang oleh pihak asing untuk membuat rakyat Afghanisgan menderita selamanya.
