Langkah drastis yang diambil miliarder Uni Emirat Arab, Khalaf Al Habtoor, mengguncang perhatian publik internasional setelah ia secara terbuka mengancam akan melakukan tindakan ekstrem terhadap aset propertinya di Beirut. Ketegangan ini mencuat ketika Al Habtoor menilai investasinya di Lebanon tidak lagi memperoleh perlindungan hukum dan kepastian finansial sebagaimana mestinya bagi investor asing. Perselisihan bermula dari kebijakan moneter ketat Lebanon yang membekukan dana besar milik Al Habtoor Group di perbankan lokal.
Hambatan investasi yang dialami pengusaha properti ternama ini bukan disebabkan pelanggaran bisnis atau kesalahan manajemen internal. Sebaliknya, kondisi tersebut merupakan dampak langsung dari krisis ekonomi sistemik yang melumpuhkan Lebanon sejak akhir 2019. Kebijakan kontrol modal yang diberlakukan otoritas moneter dan Bank Sentral Lebanon menjadi faktor utama yang menghalangi akses terhadap simpanan dalam valuta asing.
Dalam pernyataan resminya, Al Habtoor Group mengungkapkan kerugian fantastis yang ditaksir melebihi 1,7 miliar dolar AS. Kerugian ini mencakup depresiasi nilai aset serta ketidakmampuan menarik likuiditas untuk membiayai operasional dan ekspansi usaha. Situasi tersebut membawa hubungan ekonomi antara investor asal UEA dan pemerintah Lebanon kembali ke titik terendah.
Ketegangan ini bahkan melahirkan wacana yang tidak lazim di dunia properti global, yakni rencana memindahkan Hotel Metropolitan milik Al Habtoor keluar dari Lebanon. Ia sempat mengusulkan agar bangunan hotel 17 lantai tersebut dipotong menjadi beberapa bagian untuk kemudian dikirim ke negara lain yang dinilai lebih stabil. Meski terdengar ekstrem, Al Habtoor menegaskan keseriusannya dengan menyebut telah berkonsultasi dengan pakar konstruksi internasional.
Di balik drama penarikan investasi asing tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai ketahanan finansial Lebanon yang diketahui masih memiliki cadangan emas dalam jumlah besar. Publik kerap mempertanyakan mengapa negara itu tampak tidak berdaya menghadapi krisis, padahal memiliki salah satu cadangan emas terbesar di Timur Tengah. Spekulasi pun berkembang terkait keberadaan emas negara yang sebagian disimpan di luar negeri.
Secara historis, cadangan emas Lebanon memang tidak seluruhnya disimpan di Beirut. Sejak dekade 1970-an, sebagian emas negara secara resmi dititipkan di Federal Reserve Bank of New York sebagai langkah pengamanan selama perang saudara. Kebijakan ini bertujuan melindungi aset strategis negara dari risiko konflik internal dan ketidakstabilan politik.
Namun anggapan bahwa Amerika Serikat menahan atau membekukan emas Lebanon merupakan kekeliruan yang perlu diluruskan. Tidak ada sanksi internasional atau perintah eksekutif AS yang menyita emas tersebut. Hambatan utama justru berasal dari regulasi domestik Lebanon sendiri yang sangat ketat dalam mengatur penggunaan aset emas negara.
Pada 1986, parlemen Lebanon mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 yang secara tegas melarang penjualan, pemindahan, atau pengagunan emas negara tanpa persetujuan legislatif. Aturan ini dirancang sebagai benteng terakhir untuk mencegah penyalahgunaan aset strategis oleh penguasa yang tidak bertanggung jawab.
Akibatnya, pemerintah Lebanon kini berada dalam dilema besar. Negara memiliki aset bernilai puluhan miliar dolar, namun tidak dapat menggunakannya untuk meredam krisis. Emas tersebut dipandang sebagai simbol kedaulatan terakhir, sementara cadangan devisa tunai terus menipis untuk membiayai subsidi dan kebutuhan pokok rakyat.
Krisis devisa inilah yang secara langsung berdampak pada investor seperti Al Habtoor. Bank-bank lokal tidak lagi memiliki likuiditas dolar yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan. Bank Sentral Lebanon memprioritaskan sisa devisa untuk kebutuhan domestik, menciptakan dilema antara menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak investor asing.
Ketiadaan reformasi struktural di sektor perbankan membuat banyak pengusaha menilai investasi di Lebanon sebagai risiko ekstrem. Al Habtoor mengaku telah menunggu perubahan kebijakan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memilih jalur hukum internasional. Ia menuding Lebanon melanggar perjanjian perlindungan investasi bilateral.
Selain faktor ekonomi, dinamika politik regional turut memperburuk iklim investasi. Pengaruh kelompok politik tertentu yang berseberangan dengan negara-negara Teluk menciptakan ketidaknyamanan geopolitik bagi investor UEA. Risiko berbisnis di Lebanon kini dipandang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga politis.
Para analis menilai gugatan Al Habtoor berpotensi menjadi preseden berbahaya. Jika tuntutan ini dikabulkan, Lebanon bisa dipaksa membayar kompensasi besar di tengah kondisi fiskal yang nyaris kolaps. Hal tersebut berisiko mempercepat kebangkrutan negara.
Di dalam negeri, rencana pemindahan Hotel Metropolitan disambut dengan kekecewaan dan kekhawatiran. Hotel ini merupakan simbol kejayaan pariwisata Beirut sebelum krisis ekonomi dan ledakan pelabuhan 2020. Kehilangan investor besar akan menjadi pukulan berat bagi sektor pariwisata.
Terkait cadangan emas di AS, sejumlah pihak mendorong pemanfaatan terbatas melalui mekanisme hukum. Namun usulan ini ditentang keras oleh kelompok oposisi yang khawatir hasilnya akan dikorupsi. Tingkat ketidakpercayaan publik terhadap elite politik menjadi penghalang utama.
Lebanon kerap digambarkan sebagai negara kaya yang jatuh miskin akibat sistem keuangan yang gagal. Cadangan emas bernilai lebih dari 40 miliar dolar seharusnya bisa menjadi jaminan restrukturisasi utang nasional. Namun tanpa reformasi transparan, aset sebesar apa pun tidak akan cukup.
Perselisihan Al Habtoor dengan otoritas Lebanon mencerminkan rapuhnya perlindungan modal asing di negara yang mengalami kegagalan moneter. Bagi pengusaha global, kontrol modal adalah sinyal bahaya yang mematikan arus kas.
Kini dunia menanti respons pemerintah Lebanon. Apakah mereka akan mereformasi hukum emas yang sakral, atau membiarkan ekonomi terus terpuruk demi menjaga aset tetap utuh. Keputusan ini akan menentukan masa depan Lebanon di mata investor internasional.
Bagi Al Habtoor, kepastian hukum adalah harga mati. Ia menegaskan bahwa kedekatan emosional dengan Lebanon tidak dapat menutup kerugian miliaran dolar akibat kebijakan yang dinilainya keliru.
Pada akhirnya, nasib rakyat Lebanon bergantung pada keberanian pemimpin mereka melakukan reformasi radikal dan transparan. Tanpa jaminan keamanan aset, investasi asing akan terus menjauh, meninggalkan Lebanon dalam bayang-bayang krisis yang berkepanjangan.
Dilema Emas dan Devisa di Negeri Konflik
Persoalan mengenai di mana sebuah negara menyimpan harta karunnya selalu menjadi topik sensitif, terutama bagi negara-negara yang berada di zona konflik seperti Irak dan Suriah. Keamanan cadangan emas dan devisa bukan sekadar persoalan angka di neraca keuangan, melainkan menyangkut kelangsungan hidup negara di tengah ketidakpastian politik. Bagi negara yang dilanda konflik, menyimpan aset di dalam negeri kerap dipandang sebagai risiko besar bagi stabilitas jangka panjang.
Irak menjadi salah satu contoh paling unik dalam pengelolaan keuangan negara karena keterikatannya yang kuat dengan sistem perbankan Amerika Serikat. Sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein pada 2003, seluruh pendapatan ekspor minyak Irak tidak langsung masuk ke kas di Baghdad. Dana tersebut harus melewati rekening khusus yang dikelola oleh Federal Reserve Bank of New York sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internasional.
Sistem ini awalnya dirancang untuk melindungi kekayaan Irak dari klaim hukum masa lalu, namun hingga kini mekanisme tersebut tetap berjalan dengan ketat. Konsekuensinya, Amerika Serikat memiliki kendali teknis terhadap aliran likuiditas dolar yang masuk ke sistem keuangan Irak setiap bulan. Kendali ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dana, termasuk pendanaan terorisme atau pengalihan dana ke negara-negara yang dikenai sanksi.
Dalam hal cadangan emas, Irak justru mengambil langkah agresif dengan terus menambah kepemilikan emas fisik dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar emas tersebut tidak disimpan di gedung pemerintah di dalam negeri, melainkan dititipkan di pusat-pusat keuangan global seperti London dan New York. Strategi ini bertujuan menjaga likuiditas dan memastikan emas dapat digunakan dalam transaksi internasional kapan pun dibutuhkan.
Menyimpan emas di Inggris dan Amerika Serikat memberikan rasa aman dari risiko penjarahan fisik apabila konflik domestik kembali meningkat. Selain itu, emas yang berada di pusat keuangan global lebih mudah diverifikasi, diasuransikan, dan dijadikan jaminan dalam transaksi lintas negara. Bagi Irak, langkah ini dianggap paling realistis di tengah upaya membangun stabilitas nasional pascaperang.
Nasib berbeda dialami Suriah yang terjerumus lebih dalam ke dalam isolasi akibat perang saudara berkepanjangan. Berbeda dengan Irak yang masih terhubung dengan sistem keuangan Barat, Suriah menghadapi lapisan sanksi internasional yang sangat ketat. Kondisi ini memaksa pemerintah di Damaskus mengelola sisa cadangan devisa dan emas melalui jalur yang tertutup dan penuh risiko.
Cadangan devisa Suriah yang sebelumnya tersebar di berbagai bank Eropa sebagian besar telah dibekukan dan tidak dapat diakses. Pembekuan tersebut merupakan instrumen tekanan politik internasional, dengan tujuan memaksa perubahan kebijakan dan kepemimpinan. Akibatnya, Suriah kehilangan akses miliaran dolar yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Untuk bertahan, Suriah sangat bergantung pada dukungan finansial dan ekonomi dari negara-negara sekutu seperti Rusia dan Iran. Banyak pengamat meyakini bahwa sisa devisa Suriah kini disimpan dalam bentuk tunai atau melalui bank-bank di negara sekutu, guna menghindari pelacakan dan penyitaan oleh otoritas keuangan internasional.
Lokasi cadangan emas fisik Suriah yang diperkirakan sekitar 25 ton hingga kini tetap menjadi misteri. Sebagian besar analis percaya emas tersebut masih berada di bawah kendali Bank Sentral Suriah di Damaskus untuk mencegah penyitaan di luar negeri. Namun terdapat pula spekulasi bahwa sebagian emas telah dipindahkan ke Rusia sebagai jaminan atas dukungan militer dan logistik.
Situasi ini mencerminkan rapuhnya kedaulatan ekonomi negara yang terputus dari jaringan keuangan global. Nilai mata uang Suriah yang terus merosot menjadikan emas sebagai benteng terakhir kepercayaan moneter. Namun sanksi seperti Caesar Act secara signifikan membatasi ruang gerak Damaskus untuk memanfaatkan aset tersebut.
Perbandingan Irak dan Suriah menunjukkan bahwa strategi penyimpanan aset sangat ditentukan oleh posisi geopolitik pemerintah. Irak memilih berada di bawah perlindungan sistem keuangan Barat meski harus mengorbankan sebagian kedaulatan finansial. Sebaliknya, Suriah menarik diri ke orbit blok timur, relatif aman dari penyitaan langsung namun terhambat secara ekonomi.
Bagi negara konflik, penyimpanan aset di luar negeri bukan sekadar urusan perbankan, melainkan strategi pertahanan nasional. Emas yang disimpan di Bank of England atau Federal Reserve menjadi jaminan bahwa negara tidak runtuh sepenuhnya meski pemerintahan domestik terguncang. Tanpa aset yang diakui secara internasional, rekonstruksi pascakonflik hampir mustahil dilakukan.
Trauma penjarahan aset di masa lalu membuat banyak negara Timur Tengah memilih menyimpan kekayaan mereka di luar negeri. Para bankir sentral lebih memilih membayar biaya penyimpanan daripada mengambil risiko kehilangan total akibat kekacauan internal. Hal ini menjelaskan mengapa kepercayaan terhadap lembaga keuangan internasional sering kali lebih tinggi dibanding institusi domestik.
Namun ketergantungan ini juga membawa risiko serius berupa tekanan politik dari negara tempat aset disimpan. Dalam situasi konflik diplomatik, aset tersebut dapat dijadikan alat tawar atau bahkan dibekukan. Dilema inilah yang dihadapi Irak: keamanan aset versus kemandirian politik.
Repatriasi emas umumnya hanya dilakukan oleh negara yang telah mencapai stabilitas tinggi dan ingin menegaskan kedaulatan penuh. Bagi Irak dan Suriah, langkah tersebut masih jauh dari realistis mengingat kondisi keamanan dan politik yang belum pulih sepenuhnya.
Sebagai pembanding, Indonesia mengelola cadangan devisa dan emas dengan prinsip kehati-hatian dan diversifikasi global. Pelajaran dari Timur Tengah menunjukkan pentingnya menyebar risiko geopolitik agar tidak bergantung pada satu pusat kekuasaan finansial.
Fenomena ini menegaskan bahwa emas tetap menjadi aset safe haven paling dicari di masa krisis. Baik Irak maupun Suriah mempertahankan emas sebagai benteng terakhir melawan keruntuhan ekonomi total. Nilai emas yang universal menjadikannya tetap relevan meski sebuah negara dikucilkan secara internasional.
Pada akhirnya, nasib cadangan emas dan devisa kedua negara akan sangat ditentukan oleh arah perdamaian kawasan. Jika stabilitas tercapai, aset yang selama ini terawasi atau tersembunyi dapat dimanfaatkan untuk rekonstruksi nasional. Jika tidak, harta tersebut akan terus terkunci di balik brankas asing.
Kisah emas di tengah pusaran konflik ini menjadi pelajaran bahwa stabilitas politik adalah fondasi utama keamanan ekonomi. Kekayaan besar tidak akan berarti tanpa sistem hukum dan tata kelola yang kuat. Di mana pun aset disimpan, tujuan akhirnya tetap satu: memastikan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bertahan dari krisis.
