Runtuhnya Bisnis Haram Minyak Suriah di Irak

Sebuah cuitan keras dari penulis dan analis politik Turki, Ibrahim Karagül, kembali memantik perdebatan tajam di kawasan Timur Tengah. Dalam unggahan singkat namun sarat makna itu, Karagül menuding runtuhnya apa yang ia sebut sebagai “sistem uang berdarah” yang selama bertahun-tahun beroperasi di Suriah utara.

Menurut Karagül, sumber utama dari sistem tersebut adalah eksploitasi minyak Suriah yang terjadi selama bertahun-tahun. Ia secara langsung menuding Masoud Barzani sebagai pihak yang menikmati keuntungan terbesar dari praktik tersebut, sebelum akhirnya kehilangan sumber kekayaan itu seiring perubahan situasi di Suriah.

Cuitan itu menyebut bahwa minyak Suriah telah “dimakan” atau dieksploitasi selama bertahun-tahun, dan kehilangan akses terhadap sumber daya itulah yang menjadi penyebab utama kegelisahan politik Barzani saat ini. Hilangnya aliran dana itu digambarkan sebagai titik balik yang menentukan.

Karagül juga menyoroti hubungan finansial antara Barzani dan kelompok bersenjata Kurdi seperti PKK dan YPG. Dalam narasinya, organisasi-organisasi tersebut bukan sekadar mitra ideologis, melainkan aset bernilai ratusan juta dolar.

Hubungan tersebut, menurut Karagül, menjadikan Barzani tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atas aktivitas terorisme. Ia menegaskan bahwa melalui PKK, Barzani secara tidak langsung terlibat dalam konflik melawan Turki dan Suriah.

Tuduhan ini mengaitkan konflik bersenjata lintas negara dengan kepentingan ekonomi, khususnya penguasaan sumber daya energi. Karagül menggambarkan konflik tersebut bukan semata persoalan etnis atau politik, melainkan perang yang digerakkan oleh uang.

Dalam cuitannya, ia menyatakan bahwa Suriah kini mulai bangkit kembali. Kebangkitan ini, menurutnya, beriringan dengan runtuhnya “roda teror” yang sebelumnya berputar berkat dana ilegal dan jaringan ekonomi gelap.

Narasi tersebut menggambarkan bahwa melemahnya kelompok bersenjata di Suriah utara bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat terputusnya aliran dana yang selama ini menopang operasional mereka.

Karagül menggunakan istilah “penipuan besar” untuk menggambarkan sistem ekonomi yang menurutnya telah lama menipu banyak pihak. Sistem itu disebut sebagai jaringan uang kotor yang bercampur dengan darah akibat konflik berkepanjangan.

Runtuhnya sistem tersebut, menurut Karagül, bukan hanya kegagalan ekonomi, tetapi juga kekalahan moral dan politik bagi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Ia menegaskan bahwa pihak yang paling dirugikan dari perubahan ini adalah Barzani. Kehilangan akses terhadap minyak Suriah dan jaringan bersenjata dianggap sebagai pukulan strategis yang sulit dipulihkan.

Cuitan ini muncul di tengah dinamika baru di Suriah, ketika pemerintah Damaskus perlahan memulihkan kontrol atas wilayah dan sumber daya strategis yang sebelumnya berada di luar kendalinya.

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Karagül mencerminkan sudut pandang sebagian elite Turki yang melihat konflik Suriah utara sebagai arena persaingan ekonomi dan keamanan regional.

Isu keterlibatan aktor Kurdi lintas negara, khususnya antara Suriah dan Irak, memang telah lama menjadi sumber ketegangan antara Ankara, Damaskus, dan Erbil.

Dengan mengaitkan langsung Barzani pada PKK/YPG, Karagül mendorong narasi bahwa garis pemisah antara aktor politik Kurdi dan kelompok militan menjadi kabur.

Cuitan tersebut juga dapat dibaca sebagai pesan politik kepada komunitas internasional agar melihat konflik Suriah tidak hanya dari perspektif kemanusiaan, tetapi juga dari sisi ekonomi gelap yang menopangnya.

Reaksi terhadap pernyataan ini pun beragam. Sebagian mendukung narasi Karagül sebagai pembongkaran jaringan lama, sementara lainnya menilai tuduhan itu bersifat politis dan provokatif.

Meski hanya berupa cuitan, dampaknya meluas karena menyentuh nama besar dan isu sensitif di kawasan yang masih rapuh.

Di tengah perubahan peta kekuatan di Suriah utara, tudingan tentang “sistem uang berdarah” menambah lapisan baru dalam perdebatan regional.

Apakah runtuhnya sistem tersebut benar-benar menandai akhir dominasi ekonomi lama, atau sekadar perubahan pemain, masih menjadi pertanyaan terbuka.

Namun satu hal jelas, cuitan ini menegaskan bahwa di balik konflik bersenjata, pertarungan sesungguhnya sering kali berkisar pada uang, sumber daya, dan siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang atau pecundang.

Baca selanjutnya

Damaskus Hadapi Tantangan Strategis Wilayah Timur

Pemerintah Suriah kini dihadapkan pada dua tantangan besar yang berkaitan dengan kontrol wilayah timur dan utara, khususnya di provinsi Hasakah. Pertama, adalah masalah infrastruktur vital yang rusak akibat konflik berkepanjangan dengan SDF dan elemen pro-PKK. Kedua, adalah kendali jalur perbatasan Semalka yang menjadi sumber pasokan strategis dari Kurdistan Irak ke wilayah SDF.

Sejumlah fasilitas minyak di Hasakah dan sekitarnya dilaporkan mengalami kerusakan serius. Aktivitas militer SDF dan PKK selama beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan penurunan kapasitas produksi, sabotase peralatan, dan minimnya perawatan. Ladang-ladang ini menjadi sumber penting bagi pemulihan ekonomi nasional pascaperang.

Selain itu, bendungan-bendungan yang mengatur irigasi pertanian dan pasokan listrik juga mengalami kerusakan struktural. Kerusakan ini berdampak langsung terhadap masyarakat di hilir dan mengancam ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Jaringan jembatan yang menghubungkan pedesaan dengan kota-kota utama pun tidak luput dari kerusakan. Banyak jembatan yang hancur akibat pertempuran atau pengeboman, sehingga mobilitas dan distribusi logistik terhambat.

Sektor transportasi udara juga mengalami kerusakan berat. Bandara-bandara di wilayah konflik tidak berfungsi optimal karena landasan pacu, terminal, dan fasilitas navigasi mengalami kerusakan. Qamishli menjadi salah satu contoh utama, di mana bandara diperkirakan memerlukan perbaikan besar jika kembali sepenuhnya ke kendali pemerintah.

Reuters melaporkan bahwa Rusia telah memulai penarikan pasukan secara bertahap dari Bandara Qamishli. Beberapa pasukan akan dipindahkan ke Hmeimim, sementara sisanya dipulangkan ke Rusia. Penarikan ini menandai perubahan penting dalam peta kehadiran militer asing di wilayah utara Suriah.

Kendaraan militer dan persenjataan berat Rusia terlihat dipindahkan ke Hmeimim, termasuk peralatan yang dimuat ke dalam pesawat angkut Il-76 dan helikopter Mi-8. Aktivitas ini menegaskan bahwa Qamishli tidak lagi menjadi prioritas utama bagi kehadiran militer Rusia.

Bagi pemerintah Suriah, berkurangnya kehadiran Rusia di Qamishli membuka peluang, tetapi sekaligus menambah beban pemulihan infrastruktur dan pengawasan wilayah. Semua tanggung jawab rekonstruksi kini berada sepenuhnya di tangan Damaskus.

Pemulihan fasilitas minyak, bendungan, jembatan, dan bandara menjadi ujian kemampuan pemerintah Suriah dalam memulihkan kedaulatan dan fungsi negara secara utuh. Tanpa perbaikan cepat, ketergantungan pada impor energi dan pangan akan berlanjut.

Di sisi lain, jalur perbatasan Semalka menjadi titik strategis yang menimbulkan kontroversi. Banyak pengamat menilai, jika Damaskus menutupnya lebih awal, aliran logistik SDF dari Kurdistan Irak bisa terputus dan memperlemah kelompok bersenjata secara signifikan.

Namun, keputusan untuk menutup Semalka tidak sesederhana itu. Jalur ini melibatkan kepentingan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat, Irak, dan otoritas Kurdistan. Langkah sepihak dapat memicu konflik regional dan tekanan internasional.

Menutup Semalka terlalu cepat juga berisiko menyatukan suku Arab dan Kurdi di bawah SDF, memperkuat legitimasi kelompok tersebut, dan menimbulkan resistensi politik. Damaskus tampaknya memilih strategi menunggu momen yang tepat.

Kebijakan saat ini mencerminkan pendekatan bertahap. Pemerintah berusaha melemahkan posisi SDF melalui politik lokal, ekonomi, dan loyalitas suku, alih-alih dengan tekanan militer langsung di perbatasan.

Dengan cara ini, kota-kota besar seperti Hasakah dan Qamishli tetap berada di bawah pengawasan Damaskus secara politik, meski secara fisik masih dikuasai SDF. Strategi ini memungkinkan negara menghindari perang besar di kawasan padat sipil.

Analisis menunjukkan, Damaskus menunggu agar legitimasi SDF di pedesaan dan wilayah perbatasan melemah secara internal sebelum mengambil tindakan keras. Dengan kata lain, penutupan Semalka akan dilakukan ketika situasi mendukung, bukan berdasarkan keinginan cepat secara militer.

Skenario ini juga mengurangi risiko konfrontasi langsung dengan AS, yang selama ini menggunakan jalur perbatasan Semalka untuk suplai kepada SDF. Menutup jalur ini terlalu cepat dapat memicu krisis diplomatik serius.

Dari perspektif strategis, pendekatan Damaskus adalah menyeimbangkan antara pemulihan infrastruktur, kontrol wilayah, dan politik regional. Semua langkah harus memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas negara.

Kerusakan infrastruktur dan kontrol perbatasan yang masih lemah menandai fase kritis bagi Suriah. Kesuksesan pemerintah dalam memulihkan ladang minyak, bendungan, jembatan, bandara, dan jalur suplai akan menjadi indikator kemampuan negara mengonsolidasikan wilayahnya.

Sementara itu, keputusan menunggu waktu yang tepat untuk menutup Semalka menunjukkan bahwa Damaskus memahami kompleksitas geopolitik kawasan. Langkah yang terburu-buru dapat menjadi bumerang politik dan militer.

Akhirnya, pemerintah Suriah berada di persimpangan strategis. Pemulihan wilayah yang rusak dan pengendalian jalur perbatasan harus dilakukan seimbang agar kekuatan politik dan militer negara tetap terjaga, sambil menghindari eskalasi yang dapat membuka konflik baru.

Baca selanjutnya

Anak Idlib di Garis Terdepan

Gelombang kabar duka kembali datang dari medan tempur Suriah. Nama-nama prajurit yang gugur satu per satu diumumkan, dan pola yang sama terus berulang: sebagian besar berasal dari Idlib, provinsi yang sejak awal perang menjadi ladang luka paling dalam bagi negeri itu.

Idlib bukan sekadar wilayah konflik, melainkan gudang manusia yang ditempa perang sejak bertahun-tahun lalu. Dari kota dan desa yang hancur, ribuan pemuda direkrut ke dalam barisan militer Suriah, membawa pengalaman hidup sebagai pengungsi yang tak pernah benar-benar pulang.

Banyak dari mereka tumbuh dewasa di tenda-tenda darurat, di sekolah seadanya, atau di pengungsian lintas provinsi. Ketika negara memanggil, mereka maju tanpa banyak bertanya, meski kehidupan pribadi mereka belum pernah pulih sepenuhnya.

Itulah sebabnya korban militer dari Idlib begitu besar. Mereka ditempatkan di garis depan bukan karena asal-usul semata, tetapi karena daya tahan mental dan fisik yang ditempa oleh penderitaan panjang. Mereka sudah terbiasa hidup di bawah ancaman, sehingga dianggap siap menghadapi medan paling berbahaya.

Namun di balik seragam dan senjata, mereka tetap manusia dengan kisah yang tertinggal di belakang. Banyak prajurit Suriah hari ini adalah eks pengungsi yang rumahnya hancur, sebagian baru mulai membangun kembali usai Assad lengser, dan sebagian lain bahkan belum sempat meletakkan satu batu pun di atas puing-puing lama.

Ada yang meninggalkan proyek rumah setengah jadi, dinding tanpa atap, atau pintu yang belum pernah dipasang. Mereka berangkat ke medan perang dengan keyakinan bahwa tugas negara harus didahulukan, Presiden Ahmed Al Sharaa memanggil untuk tegaskan integritas negara.

Ironisnya, sebagian dari prajurit ini justru terlibat dalam proses oembebasan dan pengembalian rumah-rumah di Raqqa dan Deir Ezzour. Rumah-rumah yang sebelumnya dikuasai oleh SDF diserahkan kembali kepada pemilik sipilnya, sebagai bagian dari rekonsiliasi dan pemulihan kehidupan warga.

Mereka menjalankan perintah itu dengan disiplin, meski sadar bahwa rumah orang lain dipulihkan sementara rumah mereka sendiri masih berupa kenangan. Belum ada kompensasi langsung, tidak ada bantuan khusus, tapi itu masih lebih baik dari mereka yang belum beruntung ikut rekrutmen.

Saat kembali ke kampung halaman di Idlib atau pinggiran Aleppo usai lengsernya Assad, mereka tidak disambut oleh program rekonstruksi besar. Banyak yang kembali ke reruntuhan, ke tanah kosong yang dulu pernah menjadi rumah, atau ke bangunan setengah roboh yang belum layak dihuni.

Negara masih sibuk memulihkan wilayah strategis, sementara prajurit-prajurit ini memikul beban ganda: bertahan hidup sebagai tentara dan sebagai warga sipil yang kehilangan segalanya. Tidak sedikit yang kembali dari medan tugas hanya untuk kembali mengungsi.

Namun di situlah letak heroisme mereka. Mereka tidak berperang demi rumah yang utuh atau kehidupan yang mapan, melainkan demi gagasan bahwa Suriah harus tetap berdiri sebagai negara, meski berdiri di atas puing-puing.

Bagi banyak tentara asal Idlib, kematian di medan tempur bukan sekadar risiko, melainkan kemungkinan yang selalu diterima sejak hari pertama mengenakan seragam. Mereka tahu peluang kembali hidup-hidup tidak selalu sebanding dengan pengorbanan yang diberikan.

Angka korban dari Idlib mencerminkan realitas sosial militer Suriah hari ini. Tentara bukan hanya pasukan profesional, tetapi cermin penderitaan rakyat yang diangkat menjadi benteng terakhir negara.

Di medan tempur, mereka tidak hanya melawan musuh bersenjata, tetapi juga melawan ingatan tentang rumah yang hancur dan keluarga yang tercerai-berai. Setiap langkah maju adalah perlawanan terhadap nasib yang berusaha menundukkan mereka.

Dalam sunyi malam pos terdepan, banyak dari mereka memikirkan tembok rumah yang belum selesai, atau ladang yang belum sempat ditanami kembali. Tetapi ketika fajar datang, mereka tetap berdiri, senjata di tangan, tanpa mengeluh.

Pengorbanan itu jarang terlihat dalam laporan singkat atau statistik korban. Namun di balik setiap nama yang gugur, ada kisah panjang tentang pengungsian, kehilangan, dan tekad untuk tidak menyerah pada kehancuran.

Idlib, yang selama ini dikenal sebagai simbol perlawanan dan kekacauan, justru menjadi sumber darah bagi militer Suriah. Dari tanah yang paling menderita, lahir prajurit-prajurit yang memikul beban terberat.

Mereka bukan tentara yang berangkat dari barak nyaman, melainkan dari tenda, reruntuhan, dan rumah tanpa atap. Itu yang membuat angka korban dari Idlib begitu tinggi, sekaligus menjelaskan mengapa ketahanan mereka begitu luar biasa.

Dalam sejarah perang Suriah, generasi tentara ini akan dikenang bukan karena kemenangan semata, tetapi karena kesediaan mereka berkorban saat mereka sendiri nyaris tak memiliki apa-apa lagi.

Di tengah semua ketimpangan dan luka yang belum sembuh, mereka tetap maju. Dan mungkin di situlah makna heroisme paling telanjang: bertempur demi negeri, ketika negeri itu belum sempat memulihkanmu.

Baca selanjutnya

Kuwait Bekerja Sunyi Bantu Yaman, Bangun Kota Baru untuk Pengungsi

Di tengah sorotan media internasional yang lebih banyak tertuju pada konflik dan ketegangan di Yaman, peran kemanusiaan Kuwait justru berlangsung dalam senyap. Tanpa gembar-gembor pemberitaan, negara Teluk tersebut secara konsisten membangun kota-kota hunian baru bagi para pengungsi dan warga Yaman yang terdampak perang.

Bantuan Kuwait tidak hanya hadir dalam bentuk dana darurat, tetapi diwujudkan melalui proyek-proyek nyata di lapangan. Sejumlah kawasan permukiman dibangun untuk menampung keluarga yang kehilangan rumah akibat konflik berkepanjangan.

Kota-kota hunian itu dirancang sebagai lingkungan layak huni, lengkap dengan infrastruktur dasar. Bagi ribuan warga Yaman, kehadiran permukiman ini menjadi awal baru setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian.

Selain perumahan, Kuwait juga membangun rumah sakit dan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Yaman. Kehadiran fasilitas tersebut membantu meringankan beban sistem kesehatan lokal yang lumpuh akibat perang dan kekurangan sumber daya.

Di sektor pendidikan, Kuwait mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak Yaman yang terdampak konflik. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah hilangnya satu generasi akibat terputusnya akses pendidikan selama perang.

Tak hanya itu, masjid dan fasilitas sosial lainnya turut dibangun sebagai pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur tersebut berfungsi memperkuat kembali ikatan sosial yang tergerus oleh konflik dan pengungsian.

Yang membedakan bantuan Kuwait adalah pendekatannya yang minim publikasi. Banyak proyek kemanusiaan berjalan tanpa seremoni besar atau kampanye media internasional, berbeda dengan praktik bantuan negara lain.

Pendekatan senyap ini justru memperkuat citra Kuwait di mata masyarakat Yaman. Bantuan dinilai tulus karena tidak disertai tuntutan politik maupun imbal balik tertentu.

Warga Yaman di berbagai wilayah mengakui bahwa bantuan Kuwait telah hadir sejak sebelum perang, terus berlanjut selama konflik, dan tetap berjalan hingga saat ini. Konsistensi ini membedakan Kuwait dari aktor-aktor lain yang bersifat situasional.

Dalam konteks geopolitik yang kompleks, Kuwait memilih jalur kemanusiaan murni. Negara ini menjaga jarak dari eksploitasi politik atas penderitaan rakyat Yaman.

Para pengamat menilai strategi Kuwait mencerminkan diplomasi kemanusiaan jangka panjang. Dengan membangun infrastruktur sipil, bantuan yang diberikan bersifat berkelanjutan dan berdampak langsung.

Pembangunan kota-kota hunian juga membantu mengurangi tekanan pengungsian internal. Banyak keluarga yang sebelumnya tinggal di kamp darurat kini memiliki tempat tinggal permanen.

Fasilitas kesehatan yang dibangun Kuwait turut meningkatkan akses layanan medis di daerah terpencil. Rumah sakit dan klinik tersebut menjadi rujukan utama bagi warga setempat.

Di bidang pendidikan, sekolah-sekolah bantuan Kuwait membuka kembali harapan bagi anak-anak Yaman untuk melanjutkan masa depan mereka. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk stabilitas Yaman.

Meski jarang diliput media, jejak bantuan Kuwait terlihat nyata di lapangan. Bangunan, layanan publik, dan komunitas yang hidup kembali menjadi bukti konkret komitmen tersebut.

Bagi masyarakat Yaman, bantuan semacam ini memiliki makna lebih dari sekadar proyek fisik. Ia mencerminkan solidaritas Arab dan nilai kemanusiaan yang melampaui kepentingan politik.

Ucapan terima kasih dan doa kerap disampaikan warga Yaman kepada Kuwait. Banyak yang menilai peran Kuwait sebagai sahabat yang hadir tanpa syarat di masa sulit.

Keberadaan kota-kota baru hasil bantuan Kuwait juga menjadi simbol ketahanan masyarakat Yaman. Dari reruntuhan perang, kehidupan perlahan dibangun kembali.

Dalam dunia yang kerap mengaitkan bantuan dengan pencitraan, pendekatan Kuwait tampil berbeda. Negara ini memilih bekerja dalam diam dan membiarkan hasilnya berbicara.

Pendekatan tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat penerima bantuan. Hubungan yang terbangun bukan sekadar donor dan penerima, melainkan kemitraan kemanusiaan.

Bagi Yaman, peran Kuwait menjadi pengingat bahwa di tengah konflik berkepanjangan, masih ada negara yang memilih memberi tanpa suara. Sebuah kontribusi sunyi yang dampaknya terasa nyata dan akan dikenang dalam jangka panjang.

Baca selanjutnya

Suriah Gelar Pemilu Parlemen Transisi 2025

Suriah bersiap menggelar pemilu parlemen pertama pasca kejatuhan Bashar al‑Assad, dijadwalkan berlangsung antara 15 hingga 20 September 2025 (jika tak diundur). Pemerintahan transisi yang dipimpin Presiden sementara Ahmed al‑Sharaa dan Perdana Menteri Muhammad al‑Bashir menegaskan pemilu ini menjadi tonggak penting untuk membangun kembali legitimasi politik negara.

Pemilu kali ini berbeda dari masa lalu. Sebagian kursi parlemen akan dipilih secara tidak langsung melalui “electoral colleges” di tiap provinsi, sementara sepertiga kursi lainnya ditunjuk langsung oleh Presiden transisi. Langkah ini diambil karena kondisi keamanan dan administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya pulih.

Jumlah kursi parlemen ditetapkan sebanyak 210. Dari jumlah itu, 70 kursi ditunjuk oleh Presiden transisi, sedangkan 140 kursi dipilih melalui mekanisme electoral colleges yang terdiri dari badan pemilih lokal di tiap provinsi. Sistem ini bertujuan menjaga keseimbangan antara representasi publik dan kendali administratif pemerintah transisi.

Syarat bagi warga untuk memilih tetap mengikuti standar minimal usia 18 tahun. Artinya, mayoritas warga dewasa Suriah masih memiliki hak suara, meski pemilu dilakukan sebagian tidak langsung. Sedangkan calon anggota parlemen harus berusia minimal 25 tahun, memenuhi standar integritas, dan tidak terlibat kejahatan berat atau kelompok terlarang.

Wilayah yang dikendalikan pemerintahan transisi akan menjadi pusat pemilu. Sementara itu, provinsi yang masih berada di bawah kendali SDF atau AANES di timur laut, termasuk Hasakah dan Raqqa, serta provinsi Suwayda, tidak ikut serta karena faktor keamanan dan kontrol administratif. Pemerintah transisi menegaskan hanya wilayah yang bisa membentuk electoral colleges yang akan ikut.

Di sisi lain, wilayah timur laut Suriah yang dikelola SDF menjalankan sistem legislatif sendiri melalui Dewan Legislatif Demokratik. Pemilu di sana bersifat lokal dan berbasis komune, mirip dengan sistem electoral colleges tapi diatur internal AANES. Damaskus belum mengakui hasil legislatif mereka, sehingga integrasi penuh masih tergantung negosiasi politik.

Pemerintah transisi beralasan bahwa pemilihan tidak langsung menjadi solusi pragmatis untuk kondisi darurat. Data kependudukan yang belum lengkap, ribuan warga mengungsi, dan keamanan yang tidak merata membuat pemilu langsung menyeluruh sulit dilakukan. Dengan electoral colleges, pemerintah bisa tetap membentuk parlemen sementara.

Partai politik yang bisa ikut harus memenuhi syarat tertentu. Mereka harus resmi terdaftar dan diakui oleh pemerintah transisi. Calon anggota parlemen dari partai tersebut harus memiliki reputasi baik, tidak pernah terlibat kejahatan berat, dan tidak aktif di militer atau badan keamanan. Sistem ini juga membatasi eks-kroni rezim lama yang pernah menjabat setelah 2011, kecuali telah “mendefeksikan diri”.

Pemerintah juga menetapkan kuota tertentu untuk representasi perempuan dan kelompok minoritas. Tujuannya agar parlemen transisi bisa mencerminkan keberagaman masyarakat Suriah, meski keterwakilan ini masih terbatas. Upaya ini menjadi salah satu indikator reformasi politik dalam transisi negara.

Wilayah SDF dan Suwayda dipastikan tidak ikut pemilu. AANES menegaskan wilayah mereka tetap menjalankan mekanisme legislatif internal, sementara Suwayda menghadapi isu sektarian yang membuat pemilu tidak memungkinkan. Pemerintah transisi pun menyatakan bahwa integrasi wilayah-wilayah ini akan dipertimbangkan setelah stabilitas dan kesepakatan politik tercapai.

Pemilu ini juga menjadi ujian pertama bagi pemerintahan transisi dalam menegakkan hukum dan tata kelola administrasi. Subkomite lokal yang membentuk electoral colleges harus memastikan transparansi dan akuntabilitas agar pemilu mendapat legitimasi publik dan internasional.

Meski sistem tidak langsung menimbulkan kritik, pemerintah berargumen bahwa ini adalah solusi realistis. Dengan membatasi cakupan langsung pemilih, mereka berharap mengurangi risiko konflik dan mempermudah logistik penyelenggaraan pemilu di tengah kondisi pasca-konflik.

Rakyat Suriah menanggapi dengan beragam reaksi. Sebagian berharap pemilu ini menjadi awal stabilitas baru, sementara sebagian lain skeptis terhadap keterwakilan yang terbatas dan kemungkinan manipulasi politik. Diskusi publik pun muncul mengenai keabsahan pemilu tidak langsung dan dampaknya bagi demokratisasi Suriah.

Calon anggota parlemen dituntut memenuhi standar integritas tinggi. Selain usia minimal 25 tahun, mereka harus memiliki rekam jejak bersih dan tidak terlibat dalam aktivitas yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga moral dan legitimasi legislatif transisi.

Mekanisme electoral colleges juga menuntut warga untuk berpartisipasi aktif melalui perantara. Warga memilih perwakilan lokal yang kemudian memilih anggota parlemen. Sistem ini bertujuan memastikan keterlibatan publik tetap ada meski tidak langsung, sambil menjaga keamanan dan administrasi pemilu.

Sejumlah pengamat menilai pemilu ini sebagai kompromi antara idealisme demokrasi dan realitas pasca-konflik. Pemilihan langsung penuh sulit diterapkan karena infrastruktur administrasi yang rusak dan fragmentasi wilayah. Electoral colleges dianggap solusi sementara yang pragmatis.

Pemerintah transisi menekankan bahwa kursi yang ditunjuk langsung presiden hanya sebagian kecil. Dua pertiga kursi tetap dipilih melalui electoral colleges, sehingga ada keseimbangan antara kontrol pemerintah dan partisipasi rakyat.

Pemilu ini menjadi percobaan penting bagi pemerintahan transisi. Hasilnya akan menentukan legitimasi parlemen sementara dan arah kebijakan politik serta ekonomi selama periode transisi lima tahun yang telah ditetapkan Ahmed al-Sharaa.

Di luar itu, pemilu juga menjadi simbol perubahan struktur politik Suriah. Dari dominasi rezim Assad dan kroninya, kini Suriah mencoba membangun representasi yang lebih luas dengan melibatkan partai baru dan aktor lokal yang bertahan di masa konflik.

Meski belum sempurna, langkah ini menandai upaya pemerintah transisi untuk menghadirkan legislatif yang mampu mengawal stabilitas dan rekonstruksi. Integrasi wilayah yang belum ikut pemilu tetap menjadi pekerjaan rumah penting bagi masa depan politik Suriah.

Pemilu parlemen Suriah September 2025 menunjukkan tantangan besar dalam transisi politik. Dari mekanisme electoral colleges, syarat calon anggota parlemen, hingga keterbatasan wilayah yang ikut serta, semua menjadi refleksi kompleksitas membangun demokrasi pasca-konflik di tengah kerentanan negara.

Baca selanjutnya

Politik Suriah; Pernyataan Barzani dan Tekanan Baru untuk Damaskus

Pernyataan Massoud Barzani, pemimpin Wilayah Kurdistan Irak, kembali memantik perdebatan panas mengenai kedaulatan Suriah. Dalam sebuah video yang beredar, Barzani disebut menyinggung kemungkinan pengerahan pasukan Peshmerga ke wilayah Qamishli untuk melindungi apa yang ia sebut sebagai “Kurdistan Barat”. Meski masih sebatas ucapan, pernyataan ini dianggap sebagai intervensi politik yang berpotensi memicu eskalasi di kawasan.

Bagi Damaskus, di bawah pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa, langkah Barzani tak bisa dianggap sepele. Meski tidak memberi efek langsung, ucapan itu memberikan dorongan moral bagi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi Kurdi untuk semakin percaya diri menghadapi pemerintah pusat. Tekanan psikologis ini dapat memaksa Damaskus melakukan konsesi lebih jauh dari yang mereka inginkan.

Sejumlah analis menilai, pernyataan Barzani tidak hanya berdampak pada hubungan Kurdi-Suriah, tetapi juga pada posisi kelompok Arab di wilayah timur laut Suriah. Suku-suku Arab di Raqqa, Deir ez-Zor, dan Hasakah merasa ancaman itu diarahkan langsung kepada mereka. Kekhawatiran semakin besar karena sejarah panjang ketegangan antara komunitas Arab dan Kurdi di kawasan tersebut. Apalagi SDF Kurdi telah menyita hak ulayat banyak suku-suku Arab di Raqqa, Deir Ezzour dan Hasakah.

Damaskus kini berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, mereka berhadapan dengan tuntutan politik SDF yang kian vokal. Di sisi lain, mereka masih harus menghadapi masalah keamanan lain, termasuk serangan Israel di Damaskus terkait Suwaida yang sempat memaksa pasukan Suriah ditarik mundur. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi Damaskus dalam mengendalikan seluruh wilayahnya.

Penarikan pasukan dari Suwaida memberi ruang bagi milisi Al Hajri untuk berkeliaran tanpa kendali. Milisi ini sempat memancing di air keruh dengan melakukan pembantaian terhadap komunitas Arab Badui. Hingga kini, ribuan warga Badui masih terkatung-katung di kamp pengungsian, belum mampu kembali ke rumah mereka yang porak-poranda akibat kekerasan tersebut. Milisi Al Hajri yang terlibat pembantaian juga tak dikenakan sanksi pidana.

Kondisi pengungsian yang berkepanjangan menambah beban sosial dan politik bagi pemerintah baru di Damaskus. Kehilangan legitimasi di mata komunitas Arab Badui bisa menambah daftar panjang ketidakpuasan terhadap otoritas pusat. Situasi ini, secara tidak langsung, menjadi keuntungan politik bagi SDF yang semakin percaya diri dalam menekan Damaskus.

Pernyataan Barzani, menurut analis Shuresh Darwish, sebenarnya lebih ditujukan untuk memberi sinyal bahwa intervensi Kurdi dari Irak hanya akan dilakukan jika komunitas Kurdi di Rojava menghadapi ancaman serius. Namun, interpretasi yang berkembang di Suriah justru melihatnya sebagai ancaman terhadap eksistensi suku-suku Arab, yang selama ini termarjinalkan oleh SDF dengan dukungan AS dkk.

Sheikh Modar Hammad al-Asaad, ketua Dewan Tertinggi Suku dan Klan Suriah, dengan tegas mengutuk pernyataan itu. Ia menyebut pernyataan yang dikaitkan dengan Barzani hanyalah propaganda untuk memecah belah rakyat Suriah. Baginya, isu pengerahan pasukan Peshmerga hanyalah manuver politik tanpa dasar yang nyata. Kurdistan di Irak saat ini merupakan daerah otonomi dengan income perkapita tertinggi bahkan lebih tinggi dari angka nasional Irak.

Wilayah SDF Kurdi juga lebih tinggi income perkapitanya dari wilayah Suriah secara keseluruhan karena mereka menguasai 70 persen ladang minyak Suriah.

Meski demikian, persepsi publik tetap menjadi faktor penting. Di tengah kondisi pasca-konflik yang rapuh, sekadar isu bisa menjadi bahan bakar bagi konflik baru. Inilah yang membuat Damaskus harus berhati-hati merespons setiap pernyataan dari aktor regional, termasuk dari Erbil.

Implikasi lain dari pernyataan Barzani adalah meningkatnya campur tangan asing di wilayah Suriah. Keberadaan pasukan Amerika Serikat di timur laut, kebijakan anti Turkiye SDF, serta manuver politik dari Kurdistan Irak, membuat kedaulatan Suriah semakin tergerus. Situasi ini memperumit jalan Damaskus menuju rekonsiliasi nasional.

Sementara itu, SDF bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi tawar mereka. Dukungan moral dari tokoh besar seperti Barzani memberi legitimasi simbolis bagi perjuangan mereka di mata komunitas Kurdi internasional. Meski tidak disertai bantuan militer langsung, efek politiknya cukup terasa.

Bagi Israel, ketegangan baru di Suriah timur laut bisa menjadi keuntungan tersendiri, khususnya dalam proyek neo kolonialime Greater Israel. Kemaren Israel membom barak militer Suriah di Latakia, akademi militer di Homs dan pangkaan udara yang sesang dibangun Turkiye di Palmyra sebeluk melancarkan serangan udara ke kantor perwakilan Palestina di Doha, Qatar.

Ketika Damaskus sibuk menghadapi desakan SDF dan kegaduhan politik akibat ucapan Barzani, perhatian mereka terhadap ancaman serangan Israel bisa berkurang. Hal ini membuka celah keamanan baru yang dapat dimanfaatkan oleh Tel Aviv.

Turki juga tak akan tinggal diam. Ancaman penguatan SDF otomatis membuat Ankara semakin waspada. Pengerahan pasukan Peshmerga Irak ke Qamishli, jika benar terjadi, akan memicu reaksi keras dari Turki yang selama ini menganggap SDF berafiliasi dengan PKK.

Dengan demikian, pernyataan Barzani bisa menjadi pemicu rantai reaksi domino di kawasan. Dari Damaskus hingga Ankara, dari suku Arab hingga komunitas Kurdi, semua merasa berkepentingan atas isu ini. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan pasca perang berkepanjangan.

Bagi warga sipil, terutama komunitas Badui yang masih terjebak di pengungsian, konflik politik ini hanya menambah penderitaan. Mereka tetap menunggu kejelasan kapan bisa kembali ke rumah, sementara Milisi Al Hajri dibiarkan kampanye program separatismenya untuk mendukung neokolonialisme Israel Raya.

Sementara itu, pemerintahan baru di Damaskus dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Jika tidak mampu mengendalikan isu ini, mereka berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyat sekaligus memperlemah posisi dalam perundingan politik, sesuatu yang diinginkan oleh milisi Druze Al Hajri, SDF Kuedi dan sisa simpatisan Bashar Al Assad yang sudah lengser.

Diplomasi dengan SDF dan suku-suku Arab menjadi jalan yang tak terhindarkan. Namun, dengan adanya tekanan eksternal dari pernyataan Barzani, diplomasi ini menjadi semakin rumit. Damaskus harus menimbang langkah dengan hati-hati agar tidak kehilangan kendali sepenuhnya.

Kawasan timur laut Suriah kini kembali menjadi titik rawan. Ancaman konflik etnis, intervensi asing, dan krisis kemanusiaan berpadu dalam satu ruang yang sama. Hal ini menegaskan bahwa proses rekonsiliasi pasca-perang Suriah masih jauh dari kata selesai.

Kesimpulannya, pernyataan Barzani memang tidak langsung mengubah peta kekuatan di Suriah. Namun, dampak politik dan moralnya tidak bisa dipandang remeh. Ia menjadi faktor baru yang memperumit posisi Damaskus, memperkuat tekanan SDF, sekaligus membuka celah intervensi asing yang semakin dalam.

Jika tidak segera dikelola dengan strategi yang matang, ucapan itu bisa menjadi percikan kecil yang menyulut konflik besar di masa depan. Damaskus kini berada di bawah tekanan ganda: menjaga kedaulatan negara sembari menenangkan keresahan rakyatnya yang terus bertambah.

Baca selengkapnya

Suriah Luncurkan Dana Pembangunan Nasional

Presiden Suriah, Ahmad Al-Syar’, pada Kamis 4 September mengumumkan peluncuran Dana Pembangunan Suriah yang ditujukan untuk mendukung proses rekonstruksi pascaperang. Dana ini diharapkan mampu menghimpun sumbangan dari dalam maupun luar negeri dengan fokus warga Suriah di perantauan demi membangun kembali infrastruktur serta proyek-proyek vital yang menopang kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam pidatonya pada acara peresmian, Presiden Al-Syar’ menegaskan bahwa Suriah kini memasuki babak baru yang penuh harapan. Ia menyebut tahap ini sebagai fase pembangunan dan kebangkitan, di mana rakyat Suriah akan menuliskan sejarah baru dengan tangan mereka sendiri. “Hari ini kita berdiri di ambang era baru, era pembangunan dan rekonstruksi. Kita menulis sejarah Suriah dengan uang, tenaga, dan tekad kita sendiri,” ucapnya.

Al-Syar’ juga menekankan bahwa tujuan utama dana ini bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Ia mengajak seluruh warga Suriah, baik yang berada di dalam negeri maupun diaspora, untuk ikut serta menyumbangkan sebagian harta mereka. Menurutnya, partisipasi rakyat adalah kunci untuk menjadikan Suriah kembali hijau dan makmur.

“Dengan Dana Pembangunan Suriah, kami mengajak Anda semua untuk berkorban dan menyisihkan rezeki. Kita akan bangun kembali apa yang dihancurkan oleh rezim lama, dan kita akan hidupkan tanah yang mereka bakar agar kembali subur,” tegasnya dalam sambutan.

Pemerintah Suriah berkomitmen bahwa pengelolaan dana ini akan dilakukan secara transparan. Presiden menyatakan setiap pemasukan dan pengeluaran akan diumumkan secara terbuka. Laporan penggunaan dana akan disampaikan secara berkala kepada publik, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan para penyumbang.

Menurut laporan kantor berita Suriah, SANA, hingga saat ini jumlah sumbangan yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari 30 juta dolar Amerika. Angka tersebut dinilai sebagai awal yang menjanjikan untuk mendorong percepatan program pembangunan.

Dana Pembangunan Suriah rencananya akan digunakan dengan fokus membangun pemukiman layak untuk pengungsi di perkotaan dan menutup kamp-kamp pengungsian yang tidak layak serta untuk memperbaiki jalan raya, jembatan, jaringan listrik, hingga sistem penyediaan air bersih. Infrastruktur dasar tersebut menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal setelah bertahun-tahun dilanda krisis.

Selain infrastruktur, dana ini juga akan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Banyak rumah sakit dan sekolah yang hancur akibat konflik akan direhabilitasi. Pemerintah berharap dengan demikian, kualitas hidup rakyat bisa meningkat secara bertahap.

Di sektor ekonomi, dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek produktif seperti pembangunan kawasan industri kecil dan pemberdayaan usaha mikro. Langkah ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran yang meningkat selama perang.

Para pengamat menilai inisiatif ini sebagai langkah penting untuk mengembalikan stabilitas Suriah. Kehadiran Dana Pembangunan memberikan harapan baru, terutama bagi generasi muda yang mendambakan kehidupan lebih baik di tanah kelahiran mereka.

Sementara itu, komunitas diaspora Suriah di berbagai negara dilaporkan menyambut baik langkah ini. Banyak dari mereka yang telah mengungkapkan niat untuk ikut serta memberikan kontribusi finansial. Mereka berharap dengan sumbangan tersebut, Suriah bisa bangkit lebih cepat dari keterpurukan.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih besar. Pengelolaan dana secara transparan harus benar-benar dijalankan agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun penyalahgunaan. Kepercayaan publik menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan program ini.

Presiden Al-Syar’ menegaskan bahwa Suriah akan menghindari praktik lama yang sarat dengan korupsi. Ia berjanji akan mengawasi langsung mekanisme penggunaan dana agar tepat sasaran. “Kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Setiap sen yang terkumpul akan digunakan untuk rakyat,” katanya.

Sebagai wujud komitmen, pemerintah Suriah akan membentuk dewan pengawas independen yang terdiri dari ekonom, teknokrat, dan perwakilan masyarakat sipil. Dewan ini bertugas memantau, mengevaluasi, dan melaporkan jalannya program pembangunan.

Sejumlah negara sahabat Suriah juga disebutkan telah menyatakan minat untuk menyalurkan bantuan melalui Dana Pembangunan. Dukungan internasional ini diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan nasional.

Meskipun kondisi ekonomi masih tertekan akibat dampak konflik berkepanjangan, inisiatif ini menjadi simbol kebangkitan moral rakyat Suriah. Banyak warga menilai dana ini sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki kehidupan bersama.

Media lokal melaporkan bahwa dalam beberapa hari pertama sejak peluncuran, animo masyarakat cukup tinggi. Banyak pengusaha, tokoh masyarakat, hingga warga biasa turut memberikan sumbangan, meski dalam jumlah kecil.

Atmosfer optimisme mulai terasa di berbagai kota. Poster dan spanduk bertuliskan ajakan untuk mendukung Dana Pembangunan Suriah kini menghiasi jalanan Damaskus dan Aleppo. Semangat kolektif ini menjadi pertanda awal kebangkitan nasional.

Dengan fondasi awal yang kuat, Suriah berharap Dana Pembangunan dapat menjadi motor penggerak rekonstruksi jangka panjang. Meski jalan masih panjang dan penuh tantangan, langkah ini dinilai sebagai titik balik menuju masa depan yang lebih cerah.

Peluncuran Dana Pembangunan Suriah menandai fase baru perjalanan bangsa itu setelah melalui masa kelam. Kini harapan muncul bahwa dengan tekad bersama, rakyat Suriah dapat kembali menata kehidupan mereka dan membangun negeri yang lebih adil serta sejahtera.

Baca selanjutnya

Persaingan Drone Dua Pemerintahan Sudan Makin Ketat

Persaingan industri drone di Sudan semakin intensif seiring konflik internal yang melibatkan SAF dan RSF. Dalam konteks ini, kedua pemerintahan—versi Khartoum dan Nyala—berupaya menegaskan dominasi teknologi udara untuk mendukung operasi militer mereka. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kemampuan drone menjadi indikator penting dalam persaingan strategis kedua kubu.

Pemerintahan versi Khartoum telah menekankan pengembangan armada UAV modern melalui proyek-proyek lokal. Salah satunya adalah Safaroog, drone serang satu arah yang dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian dan menurunkan biaya operasi. Kehadiran UAV ini mencerminkan ambisi Khartoum untuk memodernisasi militernya secara berkelanjutan.

Safaroog memiliki presisi tinggi, jangkauan luas, dan kemampuan adaptasi yang membuatnya efektif untuk serangan ofensif maupun pengendalian wilayah konflik. Drone ini juga menunjukkan bahwa Sudan mulai mampu menghasilkan alternatif lokal terhadap drone impor dari China dan Iran. Strategi ini mengurangi ketergantungan pada suplai luar dan meningkatkan kemampuan teknologi domestik.

Selain itu, Safaroog telah menarik perhatian pasar regional. Minat dari negara-negara Timur Tengah membuka peluang ekspor, menandai Sudan sebagai pemain baru dalam industri pertahanan regional. UAV ini tidak hanya berperan dalam konflik domestik, tetapi juga menunjukkan kapasitas Sudan untuk bersaing di pasar global.

Dalam operasi di lapangan, SAF berhasil mengamankan sistem perang elektronik Groza-S yang semula digunakan RSF. Sistem ini dikembangkan oleh Belarus dan berfungsi untuk menetralkan ancaman UAV lawan. Penangkapan perangkat ini di pangkalan RSF utara Khartoum memperlihatkan intensitas persaingan teknologi di tengah konflik bersenjata.

Groza-S dan UAV lainnya memperlihatkan bahwa dimensi udara menjadi semakin krusial dalam perang Sudan. Kedua belah pihak kini mengandalkan kombinasi drone ofensif dan sistem anti-UAV untuk memperoleh keunggulan di medan tempur. Persaingan ini mendorong inovasi cepat dan adopsi teknologi baru secara berkesinambungan.

Pemerintahan versi Nyala menghadapi tantangan besar dalam industri drone. Nyala berencana membangun kemampuan dari awal, termasuk fasilitas produksi dan program pelatihan operator UAV. Ambisi ini menunjukkan keinginan RSF untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan Khartoum yang sudah memiliki armada Safaroog.

Meski baru memulai, Nyala memiliki peluang strategis karena dapat menyesuaikan desain dan produksi UAV sesuai kebutuhan lapangan. Pendekatan ini memungkinkan RSF memanfaatkan pengalaman konflik sebelumnya dan menyesuaikan teknologi untuk menghadapi SAF yang lebih dulu memiliki drone canggih.

Industri drone di Nyala juga bisa memanfaatkan kerjasama eksternal. Negara-negara yang selama ini mendukung RSF, termasuk beberapa negara Timur Tengah, potensial menjadi sumber teknologi, pelatihan, maupun bahan baku UAV. Hal ini dapat mempercepat proses produksi dan mengurangi waktu pengembangan.

Persaingan ini bukan sekadar soal jumlah drone, tetapi juga kemampuan operasional dan integrasi sistem. SAF dengan Safaroog telah menekankan efisiensi, presisi, dan interoperabilitas dengan sistem komando. Nyala harus mengejar tidak hanya produksi, tetapi juga integrasi teknologi ke dalam strategi militer.

Kehadiran UAV dalam konflik Sudan telah mengubah paradigma peperangan. Drone kini menjadi alat utama dalam pengintaian, serangan presisi, dan kontrol wilayah. Kedua kubu menyadari bahwa penguasaan dimensi udara menjadi penentu kemenangan jangka panjang.

Keunggulan teknologi udara Khartoum menjadi tantangan nyata bagi Nyala. Namun, RSF memiliki fleksibilitas untuk mengadopsi teknologi baru lebih cepat karena memulai dari nol. Hal ini memberi peluang untuk mengejar ketertinggalan jika strategi pengembangan UAV dijalankan konsisten.

Pemerintahan versi Khartoum juga terus meningkatkan kemampuan drone impor. Drone dari China dan Iran tetap menjadi tulang punggung armada, sementara Safaroog menawarkan alternatif domestik yang lebih murah dan cepat diterapkan. Kombinasi ini memperkuat posisi Khartoum di medan tempur.

Di sisi Nyala, proses pembangunan industri UAV membutuhkan waktu, tetapi pengalaman lapangan memberikan insight yang berharga. RSF dapat merancang UAV dengan fokus pada kebutuhan spesifik konflik Sudan, termasuk mobilitas tinggi dan kemampuan bertahan di medan yang sulit.

Selain aspek militer, industri drone juga memiliki potensi ekonomi. Pengembangan UAV Safaroog telah menarik minat internasional, dan jika Nyala berhasil membangun kapasitas produksi, mereka juga dapat memanfaatkan peluang pasar regional, khususnya negara-negara yang ingin membeli UAV cost-effective.

Persaingan drone ini mencerminkan perlombaan teknologi di tengah konflik internal Sudan. Kedua kubu berupaya menguasai dimensi udara, memaksimalkan efisiensi operasi, dan meningkatkan kemandirian teknologi. Kompetisi ini juga menjadi indikator kapasitas masing-masing pemerintah dalam inovasi pertahanan.

Teknologi UAV kini menjadi simbol kekuatan dan kemampuan strategis Sudan. Safaroog, meski masih terbatas, menjadi representasi ambisi Khartoum untuk menguasai inovasi lokal. Nyala, di sisi lain, menekankan pembangunan dari awal sebagai kesempatan menutup celah teknologi.

Secara keseluruhan, industri drone Sudan menjadi medan baru dalam konflik yang sudah berlangsung lama. Kemenangan di udara kini menjadi kunci dominasi wilayah dan memengaruhi keseimbangan kekuatan antara SAF dan RSF.

Peluang Nyala untuk mengejar ketertinggalan tetap terbuka. Dengan strategi produksi yang tepat, dukungan eksternal, dan pemanfaatan pengalaman konflik, RSF bisa mulai menutup jarak dengan kemampuan drone Khartoum.

Dengan begitu, persaingan industri UAV di Sudan bukan hanya soal alat tempur, tetapi juga soal inovasi, teknologi, dan pengaruh strategis. Masa depan konflik Sudan kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang berhasil memimpin dalam dimensi udara.

Baca selanjutnya

‎Saat Israel Lumpuhkan Militer Suriah Pasca Assad Lengser‎

‎Serangan besar-besaran Israel terhadap Suriah setelah lengsernya Bashar al-Assad membuka babak baru dalam sejarah militer kawasan. Dalam waktu singkat, lebih dari tujuh puluh persen kekuatan strategis Suriah hancur.

‎

‎Armada lautnya lenyap, pesawat tempurnya luluh lantak, sistem pertahanan udaranya porak-poranda. Peristiwa ini mencatatkan salah satu serangan tercepat dan paling menghancurkan di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir.

‎

‎Angkatan Laut Suriah menjadi korban paling jelas dari gempuran ini. Seluruh kapal perang yang tersisa, termasuk kapal cepat kelas Osa-Class, hancur di pelabuhan Latakia dan Al-Bayda. Laporan menyebut sedikitnya lima belas kapal karam atau rusak parah hingga tak lagi bisa beroperasi. Dengan kondisi itu, Suriah praktis kehilangan kekuatan maritimnya di Laut Mediterania.

‎

‎Tidak hanya laut, kekuatan udara Suriah juga menerima hantaman yang telak. Sedikitnya tiga puluh pesawat MiG-29 hancur, disusul belasan Sukhoi Su-24 yang luluh lantak di pangkalan udara. Armada MiG-23 yang berjumlah puluhan tak luput dari pemboman. Ditambah sebelas helikopter serbu Gazelle yang juga musnah, kekuatan udara Suriah mengalami kerugian yang hampir mustahil dipulihkan dalam waktu dekat.

‎

‎Kerugian pada angkatan udara itu berarti lebih dari sekadar hilangnya pesawat. Infrastruktur penting seperti hanggar, jalur lepas landas, hingga depot senjata juga turut hancur. Tanpa dukungan logistik dan fasilitas pendukung, sisa pesawat yang mungkin selamat pun sulit untuk diterbangkan. Efek domino ini membuat Suriah kehilangan kemampuan bertahan di udara.

‎

‎Sistem pertahanan udara Suriah pun tidak mampu menahan gempuran. Lebih dari delapan puluh persen sistem SA-17 dan SA-22 dihancurkan. Bahkan diperkirakan sembilan puluh persen jaringan pertahanan udara yang selama ini menjadi perisai Damaskus kini lumpuh total. Dengan situasi itu, langit Suriah terbuka lebar bagi pesawat-pesawat tempur Israel.

‎

‎Tank dan kendaraan lapis baja juga menjadi target. Meski jumlah pastinya tidak terungkap, berbagai laporan menyebut ratusan unit dihancurkan atau ditinggalkan dalam kondisi rusak berat. Gudang amunisi dan pabrik perakitan militer Suriah juga dibom. Akibatnya, kemampuan Suriah untuk melakukan operasi darat dalam skala besar tereduksi drastis.

‎

‎Serangan ini dilancarkan dengan intensitas luar biasa. Dalam waktu hanya 48 jam, antara 250 hingga 480 serangan udara ilegal dilakukan Israel ke berbagai titik strategis. Skala operasi ini menunjukkan perencanaan matang dan keterlibatan intelijen yang mendalam. Efek psikologisnya pun besar, karena dalam sekejap Suriah berubah dari negara dengan kekuatan militer cukup besar menjadi nyaris tak berdaya.

‎

‎Total kerugian Suriah sulit dibayangkan. Lebih dari tujuh puluh hingga delapan puluh persen aset strategis militer mereka hancur. Nilai ekonominya bisa mencapai miliaran dolar, belum termasuk hilangnya kemampuan tempur. Dalam kondisi ekonomi yang sudah rapuh akibat perang panjang, membangun kembali kekuatan militer dalam waktu dekat nyaris mustahil dilakukan.

‎

‎Yang menarik, banyak pengamat menilai serangan sebesar ini mustahil dilakukan tanpa sepengetahuan Rusia. Moskow memiliki pangkalan militer utama di Suriah, termasuk di Latakia dan Tartus. Sistem pertahanan udara canggih Rusia seperti S-300 dan S-400 juga ditempatkan di wilayah itu. Namun saat Israel menggempur, sistem-sistem tersebut seakan bungkam.

‎

‎Diamnya Rusia menimbulkan spekulasi bahwa ada kesepahaman tidak tertulis dengan Israel. Hubungan militer kedua negara memang rumit. Di satu sisi, Rusia menjadi sekutu Assad selama perang Suriah. Namun di sisi lain, Rusia menjaga saluran komunikasi intens dengan Israel agar kepentingannya di kawasan tidak terganggu. Situasi ini membuat Suriah terjebak dalam dilema besar.

‎

‎Bagi Israel, serangan ini adalah langkah strategis untuk mengamankan perbatasannya. Dengan melemahkan Suriah, Israel berharap pemerintahan baru Suriah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa menjadi mandul dan tumpul dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Serangan ini juga menjadi sinyal keras bahwa Israel tidak akan membiarkan ada kekuatan besar di dekat perbatasannya, khususnya dalam rangka proyek neo kolonialisme Greater Israel.

‎

‎Bagi Suriah, kehancuran militer ini adalah pukulan paling menyakitkan sejak perang saudara meletus pada 2011. Meski Assad telah lengser, harapan membangun kembali negara yang stabil kini semakin jauh. Tanpa angkatan laut, tanpa kekuatan udara, dan dengan pertahanan udara yang lumpuh, Suriah berada di titik paling rentan sepanjang sejarah modernnya, yang membuat separatis milisi Druze Al Hajri dan SDF Kurdi meremehkan Damaskus.

‎

‎Situasi ini juga mengubah peta geopolitik kawasan. Negara-negara tetangga melihat betapa lemahnya Suriah kini, sementara Israel memperlihatkan keunggulan mutlaknya. Mesir, Turki, dan Iran tentu mencatat perubahan ini dengan seksama. Kekuatan-kekuatan besar dunia juga tidak bisa mengabaikan dampaknya pada stabilitas kawasan Timur Tengah.

‎

‎Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Suriah di bawah Presiden Al Sharaa telah resmi menjadi jajahan Israel? Apakah Rusia akan tetap mempertahankan basis militernya pasca perubahan kepemimpinan? Akah Turkiye akan membiarkan warga Suriah dibantai kapan saja oleh Israel seperti yang terjadi di Gaza, Palestina? Ketidakpastian ini menambah rumitnya dinamika politik di kawasan.

‎

‎Kerugian Suriah tidak hanya diukur dari sisi militer. Runtuhnya kekuatan pertahanan negara membuat rakyat Suriah semakin tidak terlindungi. Keamanan perbatasan rapuh, kontrol udara hilang, dan jalur laut tidak lagi bisa dijaga. Semua ini memperbesar ancaman dari Israel yang akan mendikte Damaskus dengan serangan berkala yang membunuh warga Suriah untuk menekan Damaskus dalam berbagai perundingan termasuk mengakui Dataran Tinggi Golan yang dijajah Tel Aviv secara ilegal menjadi milik resmi Israel.

‎

‎Israel sendiri tampaknya belum selesai. Dengan Suriah yang kini lemah, operasi lanjutan telah dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa kekuatan yang mampu bangkit kembali. Serangan lanjutan itu sekaligus menjadi pesan kepada Presiden Suriah yang baru bahwa Israel, dengan dukungan AS dan NaATO di belakang layar, bisa kapan saja membantai warga Suriah yang tak berdosa jika tak tunduk pada neo kolonialisme Israel Raya.

‎

‎Meski demikian, serangan Israel juga bisa menimbulkan efek jangka panjang yang tak terduga. Kehancuran total Suriah mungkin akan memunculkan kenyatan politik baru. Tanpa negara yang kuat, Suriah bisa menjadi arena persaingan berbagai kekuatan regional dan internasional, persis seperti Irak pasca 2003.

‎

‎Rusia kini berada dalam posisi sulit. Diamnya sistem pertahanan mereka saat Israel menyerang menimbulkan tanda tanya besar. Jika Moskow sengaja membiarkan, artinya mereka rela kepemimpinan Suriah yang baru untuk curiga pada posisinya. Jika tidak, maka berarti teknologi pertahanan mereka tidak mampu mencegah serangan Israel. Keduanya sama-sama menurunkan wibawa Rusia.

‎

‎Di tengah semua ini, rakyat Suriah menjadi pihak yang paling menderita. Puluhan tahun mereka hidup dalam konflik, kini negara mereka kehilangan kemampuan bertahan. Jalan menuju pemulihan semakin panjang dan berliku. Rakyat Suriah menjadi target murah bagi hegemoni Israel yang tak pernah dihalau oleh PBB karena AS dkk di belakangnya. Dunia pun harus bertanya, apakah tragedi Suriah akan terus berlanjut tanpa akhir yang jelas.

‎

‎Israel mungkin telah mencapai tujuan militernya, sebagai negara teror yang ditakuti di kawasan, tetapi dampak sosial dan politik dari serangan besar-besaran ini masih akan terasa lama. Suriah kini tinggal bayangan dari negara yang dulu dikenal sebagai kekuatan militer regional. Dan dunia kembali diingatkan betapa rapuhnya keseimbangan di Timur Tengah ketika kekuatan besar terlibat langsung dalam perang terbuka.

‎

‎Baca selanjutnya

Dua Presiden Sudan dan Masa Depan Dialog Damai

Kebuntuan politik di Sudan memasuki babak baru setelah Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti resmi dilantik sebagai kepala Dewan Kepresidenan dalam pemerintahan paralel yang berpusat di Nyala. Dengan langkah ini, Sudan kini menghadapi kenyataan memiliki dua presiden de facto, yakni Jenderal Abdel Fattah al-Burhan di Khartoum dan Hemedti di wilayah selatan.

Video pelantikan yang beredar luas menunjukkan Hemedti mengucapkan sumpah setia kepada Republik Sudan. Ia berjanji menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan berkomitmen pada kemajuan rakyat. Namun, di balik sumpah itu, jelas terlihat adanya perebutan legitimasi politik di antara dua kubu militer yang kini membelah Sudan.

Kehadiran dua pusat kekuasaan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan dialog damai di negeri tersebut. Di satu sisi, Burhan masih menguasai struktur pemerintahan resmi dan mendapat dukungan sebagian komunitas internasional. Di sisi lain, Hemedti melalui Rapid Support Forces (RSF) yang akan menjadi militer resmi pemerintahan paralel berhasil membangun basis kekuasaan di wilayah barat dan selatan.

Konflik yang awalnya bersifat militer kini berkembang menjadi krisis politik yang lebih kompleks. Kehadiran “dua presiden” membuat situasi semakin sulit diprediksi. Para analis khawatir bahwa Sudan bisa menuju pembelahan permanen jika tidak segera ada ruang dialog.

Hemedti dalam pidato sumpahnya menekankan tekad untuk menjaga persatuan Sudan dan menjunjung konstitusi transisi. Namun, kenyataannya, tindakannya justru memperkuat polarisasi dengan membentuk pemerintahan tandingan. Hal ini membuat dialog damai menjadi agenda yang semakin berat.

Burhan sejauh ini belum memberikan sinyal akan mengakui pemerintahan paralel tersebut. Ia tetap mengklaim sebagai kepala negara sah dan menolak semua upaya yang dianggap melemahkan otoritasnya di Khartoum. Sikap keras ini menunjukkan bahwa peluang dialog masih tertutup rapat. Meski PM baru versi Khartoum telah mengeluarkan sinyal perdamaian.

Tekanan internasional semakin besar terhadap kedua pihak untuk mencari jalan keluar damai. Negara-negara tetangga dan organisasi regional seperti Uni Afrika mendorong agar dialog Sudan-Sudan bisa dimulai dengan prinsip kompromi. Namun, sejauh ini kedua pemimpin belum menunjukkan kesiapan menyerahkan sebagian kekuasaan.

Pengamat menilai salah satu kendala utama adalah perebutan legitimasi. Selama masing-masing kubu menganggap dirinya sebagai pemerintah sah, sulit membayangkan mereka duduk di meja perundingan dengan posisi sejajar. Situasi ini bisa menyerupai konflik Libya yang juga terpecah karena adanya dua pemerintahan.

Meskipun demikian, sejumlah analis optimistis bahwa faktor kelelahan perang dan krisis ekonomi bisa memaksa kedua pihak untuk berunding. Rakyat Sudan menghadapi kondisi kemanusiaan yang kian memburuk, dan tekanan publik bisa menjadi pendorong agar dialog benar-benar terjadi.

Hemedti berusaha menampilkan citra sebagai pemimpin yang pluralis dan demokratis. Dalam sumpahnya, ia menyebut akan melindungi hak-hak rakyat dan mendukung sistem pemerintahan yang adil. Namun skeptisisme tetap tinggi dan kedua pemerintahan Sudan harus berkompetisi memajukan daerah masing-masing.

Burhan pun berusaha memposisikan diri sebagai penjaga negara dan simbol kontinuitas. Namun, ia juga menghadapi kritik karena dianggap gagal mengembalikan stabilitas dan terus bergantung pada kekuatan militer. Keduanya sama-sama dipandang memiliki legitimasi yang rapuh.

Dialog damai Sudan-Sudan sejatinya sangat mungkin terjadi bila ada mediator yang dipercaya kedua belah pihak. Namun, tantangan terbesarnya adalah menemukan sosok atau lembaga yang bisa menjembatani jurang kepercayaan yang begitu dalam antara Burhan dan Hemedti.

Skenario terburuk adalah Sudan memasuki fase perpecahan permanen. Jika pemerintahan paralel terus berjalan, negara itu bisa terbelah antara timur-utara yang dikuasai Burhan dan barat-selatan di bawah Hemedti. Hal ini akan memperpanjang penderitaan rakyat yang sudah menghadapi krisis pangan dan pengungsian.

Namun ada juga kemungkinan skenario kompromi. Jika salah satu pihak merasa terdesak, dialog bisa muncul dengan agenda pembagian kekuasaan sementara hingga tercapai kesepakatan transisi. Meski tampak jauh, opsi ini tetap dianggap sebagai jalan yang lebih realistis daripada perpecahan.

Di tingkat regional, negara-negara tetangga Sudan khawatir konflik ini akan meluas. Sudan yang stabil sangat penting bagi keamanan kawasan, terutama bagi Mesir, Ethiopia, dan Chad. Mereka berpotensi memainkan peran lebih besar untuk mendorong dialog.

Masyarakat internasional, terutama Barat, cenderung masih berhati-hati menyikapi dualisme kepemimpinan ini. Dukungan terbuka terhadap salah satu pihak bisa memperburuk konflik. Karena itu, tekanan diplomatik lebih diarahkan untuk membawa kedua pemimpin ke meja perundingan.

Bagi rakyat Sudan, keberadaan dua presiden bukanlah simbol demokrasi, melainkan cerminan dari krisis negara yang tak kunjung selesai. Mereka berharap agar perselisihan elit segera diakhiri demi memulihkan kehidupan yang normal.

Tantangan ke depan bukan hanya meyakinkan Burhan dan Hemedti untuk berdialog, tetapi juga memastikan bahwa dialog itu benar-benar membawa perubahan. Tanpa komitmen tulus dari kedua belah pihak, negosiasi hanya akan menjadi sandiwara politik yang berulang.

Masa depan Sudan kini berada di persimpangan jalan. Apakah Burhan dan Hemedti mampu mengesampingkan ambisi pribadi demi persatuan bangsa, atau justru akan membawa negara itu ke jurang perpecahan permanen? Dialog Sudan-Sudan masih mungkin, tetapi jalannya penuh ranjau politik dan militer.

Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang kini menjadi kepala pemerintahan di Khartoum adalah seorang perwira tinggi militer yang naik ke puncak kekuasaan setelah menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Ia dikenal sebagai figur konservatif yang berupaya mempertahankan struktur negara dengan basis militer, sekaligus menjaga hubungan dengan Mesir dan negara Teluk. Kabinetnya terdiri dari figur-figur yang dekat dengan militer dan birokrat senior yang masih loyal kepada struktur negara lama. Fokus utama pemerintahan Burhan adalah mempertahankan legitimasi internasional, mengamankan Khartoum sebagai pusat kekuasaan, dan mencoba mengelola krisis ekonomi yang semakin menghimpit rakyat.

Di sisi lain, Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti yang memimpin pemerintahan paralel di Nyala membangun basis kekuasaan melalui Rapid Support Forces (RSF), pasukan paramiliter yang berakar dari kelompok Janjaweed di Darfur. Hemedti berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin rakyat dengan citra pluralis dan demokratis, meski reputasinya banyak dikaitkan dengan kekerasan. Kabinet paralelnya diisi oleh tokoh-tokoh sipil dan politikus lokal dari wilayah barat dan selatan yang selama ini merasa terpinggirkan oleh pusat. Pemerintahan ini diproyeksikan sebagai alternatif bagi mereka yang kecewa pada rezim Burhan, dengan agenda membangun Sudan yang lebih inklusif, meskipun keabsahannya di mata dunia masih dipertanyakan.

Berikut adalah profil nama Perdana Menteri dan jajaran kabinetnya dari kedua pemerintahan di Sudan:

---

Pemerintah Resmi (di bawah Presiden Burhan)

Per 31 Mei 2025, Kamil Idris menjabat sebagai Perdana Menteri Sudan yang diakui secara internasional. Kabinetnya—disebut sebagai "Pemerintah Harapan" (Government of Hope)—tengah dirancang dan terdiri dari 22 menteri. Beberapa nama penting dalam kabinet ini adalah:

Ismat Qureshi Abdallah sebagai Menteri Pertanian dan Irigasi,

Lemia Abdel Ghaffar Khalafallah menjabat Menteri Urusan Kabinet (Cabinet Affairs),

Hassan Daoud Kayan sebagai Menteri Pertahanan,

Ahmed al-Dirdiri Ghandour memimpin Kementerian Transformasi Digital dan Komunikasi,

Al-Tohami Al-Zain Hajar sebagai Menteri Pendidikan,

Al-Mutasim Ibrahim sebagai Menteri Energi dan Perminyakan,

Gibril Ibrahim memegang posisi Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi,

Omar Mohamed Ahmed Siddig (menteri negara) menjabat sebagai Menteri Luar Negeri,

Sulaima Ishaq (menteri negara) sebagai Menteri Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial,

Mahasen Ali Yaqoub sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan,

Babiker Samra Mustafa memimpin Kementerian Dalam Negeri,

Abdullah Mohamed Derf sebagai Menteri Kehakiman,

Bashir Haroun Abdel Karim Abdullah sebagai Menteri Agama, dan

Ahmed Adam Ahmed menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga .

---

Pemerintah Paralel (di bawah Hemedti)

Sementara itu, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) telah dilantik sebagai kepala pemerintahan paralel di Nyala, Sudan, mewakili Dewan Kepresidenan pemerintahan tandingan. Namun hingga saat ini tidak ada informasi publik resmi mengenai siapa saja yang duduk sebagai Perdana Menteri atau menteri-menteri dalam kabinet ini .

Baik, saya akan rangkum perkiraan populasi di wilayah masing-masing pemerintahan Sudan (Burhan vs Hemedti) sekaligus sumber daya alam yang mereka kuasai. Data ini sifatnya perkiraan karena konflik membuat angka resmi sulit diverifikasi.

---

Wilayah Pemerintah Burhan (Khartoum dan wilayah timur-utara Sudan)

• Populasi: Sekitar 20–22 juta jiwa. Khartoum sendiri sebelum perang dihuni lebih dari 7 juta orang, namun jutaan telah mengungsi akibat konflik. Wilayah utara dan timur yang masih berada di bawah kendali Burhan termasuk Port Sudan, yang kini menjadi pusat administratif sementara, serta daerah di sepanjang Sungai Nil.
• Sumber daya alam:
  • Pertanian: Lahan subur di sepanjang Sungai Nil, terutama gandum, sorgum, dan kapas.
  • Pelabuhan: Port Sudan di Laut Merah adalah akses utama ekspor-impor, termasuk minyak dan emas.
  • Energi: Infrastruktur minyak (pipa ekspor ke Port Sudan), meski banyak ladang minyak berada di wilayah selatan.
  • Mineral: Deposit tembaga, mangan, dan seng di bagian utara.

---

Wilayah Pemerintah Paralel Hemedti (RSF di Darfur, Kordofan, Nyala, dan sebagian barat-selatan Sudan)

• Populasi: Sekitar 15–17 juta jiwa. Wilayah Darfur memiliki sekitar 9–10 juta sebelum perang, meski sebagian besar mengungsi ke Chad. Nyala, ibu kota Darfur Selatan, menjadi pusat administrasi pemerintahan paralel. Kordofan juga berpenduduk padat dengan komunitas pastoral.
• Sumber daya alam:
  • Emas: Darfur dan Kordofan merupakan pusat tambang emas terbesar di Sudan. RSF diketahui menguasai jalur perdagangan emas ilegal, yang menjadi sumber pendanaan utama mereka.
  • Pertanian: Produksi biji-bijian, kacang tanah, dan tanaman ternak di dataran luas Darfur dan Kordofan.
  • Peternakan: Populasi unta, sapi, dan domba yang besar, penting bagi perdagangan lokal dan ekspor.
  • Kayu dan gum arabic: Darfur menghasilkan getah arab (gum arabic) yang merupakan komoditas ekspor penting Sudan.

---

Gambaran Umum

Secara total, Sudan memiliki sekitar 47–50 juta penduduk (perkiraan PBB 2025), namun kini terpecah oleh konflik dan jutaan mengungsi ke luar negeri, terutama ke Chad, Mesir, dan Ethiopia. Dari sisi sumber daya, Burhan menguasai akses laut dan ekspor resmi, sementara Hemedti menguasai tambang emas dan jalur perdagangan darat ke Chad dan Libya. Inilah yang membuat konflik sulit dipadamkan, karena kedua pihak sama-sama punya basis ekonomi dan demografi yang kuat.

Baca selanjutnya

Kabul Desak Tehran Permudah Pengembalian Aset Pengungsi Afghanistan

Pemerintah Kabul menegaskan bahwa mereka tengah melakukan pembicaraan serius dengan otoritas Iran mengenai pengembalian dana milik para pengungsi Afghanistan yang telah tinggal bertahun-tahun di Iran. Wakil Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan, Maulawi Abdul Salam Hanafi, menyatakan bahwa pembahasan ini meliputi hak-hak ekonomi para pengungsi, termasuk dana pribadi, tabungan, serta berbagai aset yang dimiliki selama tinggal di Iran. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya arus kepulangan pengungsi ke Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir.

Isu pengembalian dana pengungsi menjadi salah satu titik krusial dalam hubungan bilateral Afghanistan dan Iran, mengingat ratusan ribu warga Afghanistan telah hidup, bekerja, dan membangun kehidupan di Iran selama puluhan tahun, baik secara legal maupun tidak. Banyak dari mereka memiliki simpanan di lembaga keuangan, menerima gaji dari pekerjaan informal, atau bahkan memiliki aset usaha kecil dan properti. Namun, status hukum yang tidak pasti kerap membuat mereka kesulitan mengakses atau membawa pulang kekayaan mereka saat kembali ke tanah air.

Hingga kini, konektivitas sistem keuangan antara Iran dan Afghanistan masih terbatas. Meski kedua negara secara geografis berdekatan dan memiliki hubungan ekonomi historis, sistem perbankan mereka tidak sepenuhnya terintegrasi, terlebih sejak perubahan kekuasaan di Kabul pada Agustus 2021. Pemerintah Iran tetap menjalin hubungan pragmatis dengan pemerintahan Kabul saat ini, namun sanksi internasional terhadap Iran serta ketidakjelasan status pemerintahan Afghanistan di forum internasional menjadi hambatan utama.

Ketiadaan sistem perbankan yang terkoneksi menyebabkan pengungsi kerap membawa uang secara fisik ketika kembali ke Afghanistan, yang meningkatkan risiko pencurian, pemerasan, atau kehilangan. Di sisi lain, pengiriman uang secara elektronik antarbank belum bisa berjalan mulus karena Afghanistan belum kembali terhubung dengan sistem pembayaran global seperti SWIFT, dan infrastruktur finansialnya masih dalam tahap pemulihan. Iran sendiri menghadapi kendala serupa akibat sanksi Barat atas program nuklirnya.

Meski demikian, kedua negara mulai menunjukkan itikad memperbaiki saluran komunikasi keuangan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa bank-bank lokal di perbatasan, terutama di wilayah Herat dan Nimroz di Afghanistan, serta di provinsi Sistan-Baluchestan di Iran, mulai mencari skema lokal untuk memfasilitasi transaksi lintas batas secara terbatas. Pembahasan lebih lanjut soal kerja sama antarbank di bawah otoritas lokal menjadi bagian dari upaya Kabul agar pengungsi bisa menarik kembali dana mereka secara sah dan aman.

Menurut sejumlah pejabat di Kabul, pembahasan dengan Iran tak hanya soal uang yang masih tersimpan di rekening, tetapi juga mencakup gaji tertunda, pembayaran proyek, dan kompensasi atas kerugian usaha pengungsi yang terpaksa ditinggalkan saat eksodus terjadi. Banyak pengungsi Afghanistan, khususnya yang sudah tinggal sejak era 1980-an, telah mendirikan usaha seperti toko kelontong, restoran, atau berdagang di pasar tradisional di kota-kota Iran. Namun, sebagian besar usaha ini tidak didaftarkan secara resmi karena keterbatasan status hukum.

Pihak Kabul juga menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah ini. Mereka meminta agar Iran memberikan kelonggaran dalam pencairan dana, tidak semata-mata berdasarkan dokumen formal yang sulit dimiliki oleh pengungsi. Di sisi lain, pemerintah Iran juga memiliki kekhawatiran terkait kemungkinan pencucian uang atau penyalahgunaan dana jika tidak diatur dengan ketat. Oleh karena itu, diskusi teknis antara otoritas keuangan kedua negara menjadi sangat krusial untuk menjembatani kepentingan ini.

Di tengah keterbatasan kerja sama antarbank, muncul alternatif jalur informal seperti sistem hawala, yang selama ini memang menjadi sarana utama transfer dana di Asia Selatan dan Timur Tengah. Namun, Kabul menyatakan bahwa mereka ingin menghindari ketergantungan pada sistem ini karena rawan manipulasi, sulit ditelusuri, dan tidak memberi perlindungan hukum kepada pengirim maupun penerima. Kabul berupaya mendorong pembentukan mekanisme formal meski dengan keterbatasan teknologi dan pengakuan internasional.

Jika pembicaraan ini berhasil, maka ini akan menjadi tonggak baru dalam hubungan ekonomi Iran-Afghanistan. Selain memberi kepastian kepada pengungsi, pengembalian dana ini juga bisa menghidupkan kembali roda ekonomi lokal di Afghanistan yang masih terpukul akibat pembekuan aset luar negeri dan terhentinya sebagian besar bantuan internasional. Kabul berharap, dana yang dibawa pulang oleh pengungsi bisa digunakan untuk membangun usaha kecil, membeli lahan pertanian, atau menyekolahkan anak-anak mereka.

Bagi Iran sendiri, penyelesaian isu ini dapat memperkuat posisinya sebagai mitra regional yang bertanggung jawab, sekaligus memperingan beban sosial akibat penampungan pengungsi yang telah berlangsung puluhan tahun. Iran menjadi salah satu negara dengan jumlah pengungsi Afghanistan terbesar, dan tantangan ekonomi domestik membuat tekanan publik terhadap kehadiran pengungsi semakin tinggi. Mendorong repatriasi sukarela dan terhormat menjadi solusi jangka panjang yang kini mulai dibicarakan secara konkret.

Dukungan internasional dalam bentuk teknis dan diplomatik dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan proses ini. Lembaga seperti UNHCR dan IOM bisa memainkan peran sebagai mediator atau fasilitator untuk membantu verifikasi data pengungsi dan penyusunan mekanisme pembayaran lintas batas. Selain itu, negara-negara seperti Qatar dan Turki, yang memiliki hubungan baik dengan kedua pihak, bisa menjadi sponsor politik atau teknis dalam mewujudkan sistem keuangan bilateral yang aman.

Jika skema ini terbentuk, maka kemungkinan Afghanistan dan Iran bisa mengembangkan sistem settlement regional berbasis mata uang lokal atau dinar digital. Beberapa ekonom menyebutkan bahwa peluang untuk menciptakan sistem pembiayaan Islam antar negara tetangga dapat dimulai dari kasus ini. Kabul sendiri sebelumnya pernah menyatakan niat untuk membangun sistem keuangan syariah yang independen dari pengaruh Barat, dan Iran memiliki infrastruktur perbankan syariah yang lebih matang.

Namun, semua ini masih berada pada tahap negosiasi awal. Sejauh ini, belum ada rincian resmi mengenai skema teknis atau batas waktu yang disepakati. Akan tetapi, pernyataan terbuka dari pejabat tinggi Kabul menunjukkan bahwa isu ini mulai menjadi prioritas. Di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi warga Afghanistan, setiap dana yang bisa dipulangkan dari luar negeri akan sangat berarti dalam menstabilkan situasi sosial dan mendukung proses reintegrasi warga yang pulang.

Penting juga dicatat bahwa repatriasi pengungsi Afghanistan dari Iran tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan hak asasi. Para pengungsi yang selama ini hidup dalam keterbatasan dan diskriminasi berharap kepulangan mereka tidak hanya membawa trauma, tetapi juga membawa harapan. Dana yang berhasil mereka kumpulkan selama bekerja di Iran adalah hasil jerih payah bertahun-tahun, dan menjadi bagian penting dalam membangun masa depan yang lebih baik di tanah kelahiran.

Pemerintah Kabul juga berharap bahwa penyelesaian isu dana pengungsi ini dapat membuka jalan kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Iran. Mulai dari perdagangan lintas batas, pembangunan jalur transportasi, hingga kolaborasi sektor energi. Kedua negara memiliki sejarah hubungan panjang dan potensi ekonomi yang besar jika mampu menempatkan isu-isu kemanusiaan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi Kabul dalam menunjukkan kapasitasnya sebagai otoritas yang mampu melindungi warganya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jika mereka berhasil membawa pulang hak-hak ekonomi pengungsi dengan selamat dan adil, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabul juga akan meningkat. Di sisi lain, Iran pun bisa menunjukkan bahwa di tengah tekanan internasional, ia tetap mampu menjalin hubungan yang bertanggung jawab dengan tetangganya.

Dengan semua dinamika ini, pembicaraan antara Kabul dan Iran mengenai pengembalian dana pengungsi menjadi lebih dari sekadar isu keuangan. Ia menjadi simbol kerja sama regional di tengah keterbatasan global. Dunia akan menanti, apakah diplomasi ekonomi ini akan membuahkan hasil konkret atau sekadar janji di tengah kabut geopolitik yang tak kunjung sirna.

Baca selanjutnya

Menuju Kemandirian Ekonomi Rohingya

Pulau Bhasan Char dan kawasan Cox’s Bazar yang selama ini dikenal sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya dari Myanmar, kini memasuki babak baru dalam sejarah kemanusiaan dan pembangunan kawasan. Dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB), dua kawasan tersebut sebenarnya dapat dirancang untuk bertransformasi menjadi komunitas mandiri yang tidak hanya tangguh dari sisi infrastruktur dasar, tetapi juga unggul dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta Internet of Things (IoT).

Langkah besar ini, ditandai dengan persetujuan bantuan hibah senilai US$58,6 juta dari Dana Pembangunan Asia (ADF) dan pinjaman lunak sebesar US$28,1 juta. Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat layanan dasar dan membangun kapasitas masyarakat pengungsi serta komunitas lokal yang menjadi tuan rumah. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, proyek ini juga merancang masa depan digital yang inklusif dan berbasis teknologi tinggi.

ADB menyatakan bahwa proyek ini akan memberikan layanan terintegrasi dan peningkatan mata pencaharian bagi para pengungsi dan masyarakat lokal, melalui penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, keamanan, serta pembangunan jalan dan jembatan. Namun yang paling menjanjikan adalah komitmen untuk membuka akses digital dan konektivitas di wilayah terpencil ini, menjadikannya kawasan percontohan integrasi teknologi dengan pengungsi.

Di Bhasan Char dan Cox’s Bazar, infrastruktur digital akan menjadi salah satu prioritas jangka menengah. Rencana pembangunan pusat pelatihan teknologi, jaringan internet berbasis satelit, serta integrasi aplikasi IoT untuk manajemen air, energi terbarukan, dan keamanan komunitas, menunjukkan bahwa pengungsi tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai potensi sumber daya manusia masa depan.

Kawasan ini akan menjadi ladang eksperimen sosial sekaligus inkubator teknologi. Anak-anak dan remaja dari kalangan pengungsi akan mendapatkan pelatihan di bidang coding, penggunaan perangkat pintar, dan pengelolaan data untuk pengembangan komunitas mereka sendiri. Dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, Bhasan Char berpeluang menjadi contoh komunitas digital berbasis solidaritas.

Salah satu komponen penting proyek ini adalah rehabilitasi sistem drainase dengan pendekatan berbasis alam serta instalasi lampu jalan tenaga surya. Di samping manfaat ekologis dan efisiensi energi, sistem ini akan dipadukan dengan sensor-sensor IoT untuk mendeteksi genangan, cuaca ekstrem, serta pergerakan penduduk pada malam hari, menciptakan ekosistem teknologi yang adaptif.

Kebutuhan pangan, air bersih, dan energi akan dikelola melalui sistem berbasis data. Produksi biogas di Bhasan Char akan ditingkatkan dengan sistem otomatisasi, sehingga dapur umum pengungsi dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Di saat yang sama, pusat distribusi pangan yang dibangun akan menggunakan pemindai biometrik dan sistem digital untuk menghindari ketimpangan distribusi.

Untuk menjamin keberlanjutan, pelatihan-pelatihan teknis akan digelar di dalam komunitas, menggandeng mitra teknologi dari dalam dan luar negeri. Para pemuda dari kalangan pengungsi akan dilibatkan langsung dalam pengelolaan sistem ICT dan IoT. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan penjaga sistem yang menopang kehidupan komunitas mereka.

Di Cox’s Bazar, pembangunan pabrik pengolahan air permukaan dan pipanisasi menuju wilayah Teknaf menjadi tonggak lain dalam proyek transformasi ini. Sistem pengolahan air tersebut dirancang untuk dikelola dengan kendali otomatis dan sistem deteksi kualitas air berbasis IoT, menjamin efisiensi dan keamanan pasokan air untuk ribuan jiwa.

Pendidikan juga akan mendapat porsi besar dalam pengembangan komunitas digital ini. Sekolah-sekolah darurat yang berfungsi ganda sebagai tempat pengungsian akan dilengkapi dengan fasilitas komputer, akses internet, dan modul pembelajaran digital dalam berbagai bahasa. Hal ini diharapkan mempercepat proses integrasi ilmu dan teknologi dalam kehidupan anak-anak pengungsi.

Langkah inovatif ini tidak terlepas dari semangat ADB untuk menjadikan pembangunan sebagai proses yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Sejak 2018, ADB telah menyalurkan bantuan lebih dari US$171 juta untuk mendukung pengungsi Rohingya dan komunitas lokal, namun proyek terbaru ini menandai transisi dari bantuan darurat menuju pembangunan jangka panjang berbasis teknologi.

Pemerintah Bangladesh juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pendekatan baru ini. Dengan memperkuat kapasitas institusi lokal, proyek ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proyek berteknologi tinggi dan menjamin pemeliharaan sistem digital yang dibangun.

Meski lebih dari satu juta pengungsi Rohingya masih berada dalam situasi tidak pasti, langkah menuju digitalisasi komunitas ini memberikan harapan baru. Di tengah keterbatasan, hadir peluang besar bagi anak-anak Rohingya untuk melangkah sejajar dalam dunia teknologi global.

Selain memperkuat kohesi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal, transformasi digital ini juga membuka kemungkinan kerja sama lintas batas dalam bidang teknologi kemanusiaan. Bhasan Char dan Cox’s Bazar berpotensi menjadi lokasi studi dan replikasi di negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Dengan memanfaatkan energi terbarukan, sistem pintar, dan pelibatan komunitas, proyek ini menjawab tantangan abad ke-21 dengan solusi berkelanjutan. Bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade mendatang, lulusan komunitas digital Rohingya akan menjadi inovator global di bidang teknologi kemanusiaan.

Dunia kini menatap Bhasan Char dan Cox’s Bazar bukan sekadar sebagai lokasi kamp pengungsi, tetapi sebagai titik awal munculnya komunitas tangguh, adaptif, dan maju secara teknologi. Proyek ini bisa menjadi bukti bahwa masa depan yang cerah dapat dimulai dari tempat yang selama ini dipandang sebagai simbol penderitaan.

Jika sukses, proyek ini akan menjadi preseden penting bagi bagaimana pengungsi bisa menjadi agen perubahan. ADB dan Bangladesh sedang menulis ulang narasi pengungsi—dari korban konflik menjadi pelopor teknologi. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai di tengah Laut Bengal.

Baca selanjutnya

MoU Jet Tempur KAAN Dorong Lompatan Teknologi RI

Penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Turki untuk pengembangan jet tempur generasi kelima KAAN menjadi langkah strategis yang menjanjikan arah baru bagi kemandirian teknologi pertahanan nasional. Disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indo Defence 2025 di Jakarta, kerja sama ini menjadi bukti bahwa Indonesia serius menempatkan diri sebagai pemain aktif dalam industri dirgantara global. Proyek ini akan membuka pintu alih teknologi canggih dari Turki yang sebelumnya telah berhasil meluncurkan purwarupa KAAN pada 2023.

Kerja sama ini memiliki nilai strategis lebih dari sekadar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Indonesia memiliki peluang untuk mempercepat pengembangan kapasitas teknis dalam bidang avionik, stealth design, kontrol penerbangan, hingga radar generasi terbaru. Melalui KAAN, Indonesia akan memperoleh akses ke laboratorium, peralatan dan perangkat lunak mutakhir yang sebelumnya hanya dimiliki negara-negara elite militer dunia.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia sudah menapaki jalur kerja sama teknologi pertahanan, termasuk dengan Korea Selatan dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae. Kolaborasi itu menumbuhkan kepercayaan diri industri dalam negeri, khususnya PT Dirgantara Indonesia. Kini, dengan masuknya Turki dalam lingkaran kerja sama, Indonesia berpotensi memperkaya pengalaman serta memperluas jejaring diplomasi industri pertahanan.

Indonesia juga sempat mengandalkan kerja sama dengan Prancis melalui pembelian pesawat tempur Rafale. Walau bernilai taktis, pembelian tersebut lebih bersifat konsumtif. Kontras dengan itu, kerja sama dengan Turki pada proyek KAAN bersifat produktif dan transformatif karena memungkinkan partisipasi aktif dan pengembangan teknologi secara simultan.

MoU ini juga menjadi titik balik dalam peta kebijakan pertahanan Indonesia yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada pembelian jadi. Kini Indonesia mulai berani melibatkan diri sejak tahap desain dan integrasi sistem senjata, membuka jalan bagi talenta lokal untuk berkembang. Dengan kehadiran lembaga-lembaga pendidikan teknik seperti ITB dan STT Adisutjipto, ekosistem teknologi pertahanan nasional siap menyambut transformasi besar ini.

Langkah ini tak hanya berdampak pada sektor pertahanan, tetapi juga berimbas ke industri sipil. Teknologi turbofan, sistem kendali digital, dan material komposit yang dikembangkan dalam proyek jet tempur bisa ditransfer ke industri transportasi dan manufaktur nasional, menciptakan efek domino positif bagi ekonomi.

Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam proyek jet tempur KAAN adalah juga bentuk pernyataan bahwa bangsa ini tak ingin selamanya menjadi konsumen teknologi asing. Proyek ini menjadi peluang langka untuk menciptakan transfer ilmu dan teknologi dari mitra strategis yang tidak segan berbagi, sebagaimana ditunjukkan oleh Turki yang kini menjelma menjadi kekuatan baru industri pertahanan dunia.

Bersama Turki, Indonesia juga akan memperkuat posisi tawar dalam kerjasama multilateral bidang pertahanan. Dengan keterlibatan dalam program KAAN, Indonesia bisa membangun model kerja sama regional di ASEAN yang berbasis pada produksi bersama, bukan sekadar perdagangan senjata.

Pemerintah pun diharapkan membangun infrastruktur penunjang, termasuk laboratorium uji material, jalur produksi modular, serta sistem pelatihan terpadu bagi tenaga ahli dan teknisi muda. Dengan arah kebijakan yang jelas, Indonesia dapat mengembangkan BUMN pertahanan menjadi ujung tombak kemandirian teknologi nasional.

Presiden Prabowo, yang hadir langsung dalam penandatanganan ini, tampaknya hendak mengirimkan sinyal kuat bahwa era baru industri pertahanan nasional telah dimulai. Di tangan pemerintahan barunya, kerja sama ini diharapkan bukan hanya menjadi MoU simbolik, melainkan proyek strategis jangka panjang yang konkret dan terukur.

Turki sendiri dikenal sebagai mitra strategis yang andal dan adaptif. Mereka berhasil mengembangkan UAV Bayraktar, rudal udara-ke-udara, serta berbagai sistem elektronik pertahanan lainnya dalam waktu relatif singkat. Dengan pengalaman ini, Turki menjadi mitra ideal bagi Indonesia dalam menempuh jalur akselerasi teknologi militer.

Di masa depan, keterlibatan Indonesia dalam pengembangan KAAN juga dapat membuka peluang ekspor pesawat versi produksi bersama ke negara-negara non-blok atau mitra Asia-Afrika yang ingin alternatif dari produk Barat dan Rusia. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya menciptakan ketahanan nasional, tetapi juga potensi keuntungan ekonomi.

Dari sisi anggaran, pemerintah Indonesia harus menyiapkan skema pembiayaan berkelanjutan. Namun, keuntungan jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan substitusi impor alutsista akan mengimbangi investasi awal yang besar tersebut.

Partisipasi dalam proyek KAAN juga akan mendorong lahirnya generasi baru insinyur dan teknokrat Indonesia yang mumpuni dalam teknologi penerbangan tempur. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengangkat citra Indonesia sebagai negara dengan basis teknologi pertahanan yang kompetitif di kawasan Asia-Pasifik.

Kerja sama ini juga akan mendorong pembentukan pusat riset dan inkubator teknologi militer di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dapat memicu pertumbuhan kawasan industri baru yang berorientasi pada teknologi tinggi dan daya saing global.

Dengan ekosistem industri dan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat menjadikan KAAN bukan hanya sebagai proyek bersama, tetapi sebagai simbol kebangkitan dan harga diri nasional di bidang teknologi. Inilah momentum emas untuk keluar dari ketergantungan dan membangun masa depan pertahanan Indonesia yang mandiri dan berkelas dunia.

Melalui kolaborasi ini, Indonesia menegaskan bahwa jalur kemajuan bukan sekadar dengan membeli, melainkan menciptakan dan memiliki. KAAN adalah batu loncatan menuju lompatan besar kemandirian teknologi bangsa.

Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Kementerian Pertahanan, nota kesepahaman ini tidak hanya mencerminkan semangat kerja sama bilateral, tetapi juga menjadi cermin dari visi Indonesia untuk membangun kekuatan udara masa depan yang tidak lagi ditentukan oleh negara lain.

Dengan tekad, kerja sama, dan investasi yang konsisten, Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu negara yang memiliki jet tempur buatan sendiri dalam dua dekade mendatang. KAAN hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju langit teknologi pertahanan.

Baca selanjutnya